Penyebab Kampus jadi Sasaran Topik Pemerintahan Prabowo, mulai dari Asisten Pemda hingga Transparansi Keuangan (2026)

JAKARTA - Beberapa topik kehidupan kampus yang jadi sasaran pengaturan pemerintahan Prabowo:

1.Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan prioritas pengelolaan anggaran kampus ketika masih ada pekerja kampus non-pegawai negeri sipil (PNS) yang menerima gaji di bawah standar. Saldi mengaku heran karena ia mendapat informasi bahwa anggaran kampus digunakan untuk pengadaan seragam dosen hingga membuat air mineral bermerek kampus tersebut.

2. Anggaran Pendidikan 20 % dalam UUD : besar yang dikelola Kementerian Pendidikan yang dikomandoi oleh Prof Brian dan Prof Abdul Mu'ti

3. Perintah Kampus Jadi "Asisten" Pemda (Mitra Strategis)

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, bertindak sebagai "asisten" pemerintah daerah (pemda).

• Tujuan: Kampus diminta turun tangan langsung membantu menyelesaikan masalah riil di daerah, seperti sampah, tata kota (program ASRI: Aman, Sehat, Resik, Indah), dan pembangunan ekonomi.
• Fokus: Mendikti diminta mengonsolidasikan kampus-kampus (seperti ITB, UI, UGM) untuk membentuk tim ahli di setiap daerah.
• Alasan: Pemerintah ingin riset, pengajaran, dan ilmu pengetahuan tidak hanya "tersimpan di menara gading" (teoritis), tetapi berdampak langsung (aplikatif) pada kebijakan daerah.

4. Isu Keuangan: Komersialisasi dan Mahal-nya UKT

Di sisi lain, keuangan kampus (terutama PTN-BH) menjadi sorotan publik dan DPR karena biaya kuliah yang dinilai semakin mahal. 

• Kenaikan UKT: PTN yang berubah menjadi badan hukum (PTN-BH) dituntut mandiri secara finansial, sehingga sering menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) untuk mencari pendapatan tambahan.
• Tunggakan UKT: Terjadi peningkatan kasus mahasiswa yang kesulitan membayar kuliah, memicu kritik bahwa pendidikan tinggi semakin susah dijangkau (komersialisasi).
• Persaingan Tidak Sehat: Ada temuan ketimpangan biaya antara PTN dan PTS, serta distorsi pada jalur mandiri. 

5. Koneksi antara Kebijakan "Asisten" dan Anggaran Pendidikan

Keterlibatan kampus dalam urusan daerah juga dikaitkan dengan akuntabilitas anggaran. Kampus diharapkan berkontribusi dalam program-program pemerintah, seperti penataan lingkungan dan pembangunan infrastruktur, menggunakan dana riset dan pengabdian masyarakat.

Kesimpulannya: Kampus menjadi topik utama karena dua sisi mata uang:

1. Sisi Sinergi: Dipaksa aktif membantu Pemda (asisten pemda/mitra strategis).
2. Sisi Fiskal: Dikritik terkait mahalnya biaya pendidikan (krisis keuangan mahasiswa/UKT).

6. Anggaran MBG (Makan Bergizi Gratis) yang ternyata mengambil dana peruntukan dari dana Pendidikan.