Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan rencana Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan kantin sekola di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), merupakan bagian dari penataan.
"Saya pikir itu bagian dari yang sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita," kata Pras di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Pelibatan kantin sekolah sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut menjadi salah satu opsi yang bakal dicoba.
Nantinya, pemerintah akan melihat apakah skema tersebut dapat berjalan dan diberlakukan untuk wilayah tertentu, semisal 3T.
Sebelumnya BGN putuskan tidak akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program MBG di wilayah 3T.
Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan bahwa jumlah penerima manfaat di sejumlah daerah 3T relatif kecil, sehingga pembangunan dapur baru dinilai tidak efisien dari sisi anggaran.
"Kita intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah," kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah wilayah 3T yang hanya memiliki puluhan hingga ratusan penerima manfaat program MBG.
"Karena 3T ini cuma ada yang isinya 200 orang, 81 orang, 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi tidak mungkin kita membangun dapur-dapur baru," ujarnya.
Karena itu, BGN akan mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia di daerah, baik milik sekolah maupun fasilitas umum lainnya, untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.
"Jadi yang sudah ada existing, entah dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum atau apa, intinya tidak harus membangun dapur baru," kata dia.
Nanik mengatakan pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran yang tengah dilakukan BGN.
Berbeda dengan skema sebelumnya yang sepenuhnya mengandalkan pendanaan negara untuk pembangunan dapur, kini pemerintah membuka berbagai alternatif sumber pembiayaan.
Menurut dia, salah satu opsi yang tengah didorong adalah pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari badan usaha milik negara (BUMN) maupun sektor swasta.
"Dulu kan formasinya dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif-alternatif lain," katanya.
Selain CSR perusahaan, BGN juga membuka peluang pemanfaatan hibah dari negara sahabat dan lembaga filantropi untuk mendukung pembangunan fasilitas pendukung MBG.
"Ada hibah dari negara lain. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur," ungkap Nanik.
Ia menambahkan, perusahaan yang memiliki aktivitas usaha di wilayah terpencil juga dapat berkontribusi melalui program CSR, terutama jika terdapat sekolah atau kelompok penerima manfaat di sekitar lokasi usaha mereka.
"Kemudian ada juga misalnya kalau ada pengusaha dia berinvestasi di tempat yang terpencil, kemudian ada sekolah dan lain-lain, mereka juga punya CSR kan. Nah, itu untuk bisa membangun," tuturnya.
Dengan skema tersebut, Nanik berharap perluasan program MBG ke wilayah 3T dapat berjalan lebih cepat tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jadi ada beberapa alternatif, intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN," pungkasnya.
Hal diatas membuka peran ASN Tenaga Kependidikan yakni Kasubbbagian TU diberdayakan kembali di sekolah, karena Kasubbagian TU mempunyai staf yang akan mengurusi kependidikan yang bukan pendidikan/pengajaran yakni peran MBG tersebut.
Posts
Gambar: Lowongan Penggerak HAM
