Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional Menaker batch II tahun 2026 dibuka, tersedia untuk 350000 orang, daftar disini..!:

Gambar: Pelatihan Vokasi Kemnaker

Kabar baik bagi para pencari kerja dan lulusan SMA/SMK sederajat. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan kembali membuka Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 Batch 2 dengan kuota fantastis mencapai 30 ribu peserta di seluruh Indonesia.

Program yang digelar secara gratis ini dinilai menjadi peluang emas bagi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan sekaligus memperbesar peluang masuk dunia kerja maupun membuka usaha mandiri.

Pendaftaran dibuka mulai 19 Mei hingga 9 Juni 2026 melalui platform SIAPkerja dan laman resmi skillhub.kemnaker.go.id.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan program ini diprioritaskan bagi lulusan SMA/SMK sederajat dan masyarakat usia minimal 17 tahun yang telah memiliki akun SIAPkerja.

Menurutnya, pelatihan vokasi menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja muda yang kompeten, disiplin, dan siap bersaing di tengah ketatnya dunia kerja saat ini.

“Kami mengajak masyarakat, khususnya angkatan kerja muda, untuk memanfaatkan Program Pelatihan Vokasi ini. Program ini penting untuk meningkatkan kompetensi, daya saing, dan kesiapan kerja agar bisa langsung terserap di dunia kerja atau berwirausaha,” ujar Darmawansyah dalam siaran pers Biro Humas, Minggu (17/5/2026).

Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 ini akan dilaksanakan secara serentak di 21 Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (UPT BPVP), serta 13 Satuan Pelayanan (Satpel) dan Unit Pelatihan Teknis Daerah (UPTD) Kemnaker yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Adapun tahapan program dimulai dari proses pendaftaran pada 19 Mei–9 Juni 2026. Selanjutnya, peserta akan mengikuti seleksi dan wawancara pada 10–17 Juni 2026.

Read More

SEJARAH TIGA LARAS ALAM MINANGKABAU DAN KAITANNYA DENGAN DATUK PESISIR DI PANTAI BARAT DAN TIMIUR SUMATERA

Tahukah anda bahwa teori dua Laras di alam Minangkabau itu salah? Ternyata di Alam Minangkabau ada 3 (tiga Laras) atau tiga cabang adat/teori pembentukan adat yakni:

1.Laras Datuk Ketemanggungan

2.Laras Datuk Perpatih

3.Laras Datuk Suri Banegoneho (Laras Nan Panjang)

Gambar: Ibrahim Datuk Sangguno Dirajo penyusun pertama buku Tambo Alam Minangkabau.

Kali ini kita akan membahas sejarah Datuk Suri Banegoneho, cakupan wilayah adatnya, dan ternyata Datuk Suri Banegonego terkait erat dengan Datuk Pesisir yang sejarah pembentukan mempunyai wilayah adat yang panjang menembus gunung dan lautan, mulai dari pesisir barat Sumatera hingga ke pesisir timur Sumatera.

 Datuk Suri Nan Banego-nego (disebut juga Datuk Sikalab Dunia Nan Banego-nego atau Datuk Maharajo Nan Banego-nego). Beliau adalah tokoh legendaris dalam Tambo adat Minangkabau yang bertindak sebagai perancang hukum adat dan pendiri Kelarasan (Wilayah Adat) Lareh nan Panjang. 

Kedudukan dan sejarah mengenai beliau dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Hubungan Silsilah (Keluarga)

Dalam struktur silsilah adat (Tambo), Datuk Suri Nan Banego-nego merupakan bagian dari tiga serangkai peletak dasar tatanan masyarakat. Beliau adalah adik kandung dari Datuk Perpatih Nan Sabatang (pendiri kelarasan Bodi Caniago) dan juga bersaudara satu ibu dengan Datuk Ketumanggungan (pendiri kelarasan Koto Piliang).

2. Pendiri Kelarasan Lareh Nan Panjang

Jika Datuk Ketumanggungan mendirikan sistem aristokratis (Koto Piliang) dan Datuk Perpatih mendirikan sistem demokratis (Bodi Caniago), maka Datuk Suri Nan Banego-nego menyusun sistem alternatif bernama Lareh Nan Panjang. Kelarasan ini memiliki pepatah adat yang berbunyi: "Bodi Caniago inyo bukan, Koto Piliang inyo antah". Artinya, sistem adat yang dia pimpin berada di tengah-tengah; mengambil sebagian aturan adat Koto Piliang dan sebagian aturan Bodi Caniago. 

3. Peran dalam Hukum Adat

Bersama dengan Datuk Suri Dirajo, Datuk Suri Nan Banego-nego bertindak sebagai badan perancang, pemikir, dan penasihat undang-undang. Dialah salah satu tokoh yang ikut merumuskan perubahan dari hukum adat lama (hukum kekerasan/Simumbang Jatuh) menjadi hukum adat baru Minangkabau yang berlandaskan musyawarah, mufakat, serta keadilan.

Hubungan dengan Wilayah Kampar (Riau)

Mengingat wilayah Kampar, Riau memiliki kedekatan historis yang sangat erat dengan kebudayaan Minangkabau (banyak persukuan adat Kampar seperti Domo, Pitopang, Melayu, dsb. yang berakar dari sana), struktur adat dan nama tokoh legendaris seperti Datuk Banego-nego ini juga kerap dibawa, dihormati, dan diadaptasi ke dalam silsilah maupun tambo adat di berbagai Kenegerian di Kampar. 

Siapakah Datuak Suri Dirajo sebenarnya? Ternyata dia memiliki darah Tiga Dinasti Utama di Pulau Andalas sekaligus yaitu trah Gunung Marapi dari ibunya yang bernama Puti Sari Puti (bertahta di Kalakati, Gunung Marapi), trah Malayu Tapi Air dari bapaknya yaitu Datuak Sari Maharajo, yang merupakan adik dari Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa (Maharaja Dhammasraya), dan trah Bukit Seguntang Ranjani dari kakeknya (ayah dari ibunya) yaitu Rajo Roman Tungga Dewa yang merupakan putra dari Samara Vijayatunggavarman, tokoh kunci yang menghubungkan Sriwijaya dengan Minangkabau. Datuak Suri Dirajo hidup tiga generasi setelah peristiwa serangan Chola pada 1025 M yang menyebabkan kakek buyutnya mengungsi ke Minangkabau, artinya masa hidupnya diperkirakan pada sekitaran 1275 -1350 M. Dia juga merupakan mentor politik bagi 3 kemenakannya yang menjadi pendiri Sistem Ketatanegaraan Minangkabau, yaitu Datuak Katumanggungan, Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Sari Maharajo Nan Banego Nego.

Kitab Salasih Raja Minangkabau (KSRM) menjelaskan :

Fragmen dalam KSRM menyatakan sebagai berikut:

Adolah maso bardukalo hari: Siguntang-guntang Bukik Ranjani

Tidak Siguntang di Gunuang Marapi, nagarinyo gadang kuat sakali

Nagari Siguntang mahadang parang: Kualo Batanghari capek disarang

Malayu Tapi Aia taguncang-guncang, mananglah nagari Bukik Siguntang

…

Rajo Siguntang jan Rajo Puti, baratuih tahun tabantang tali

Duduak di Bukik Kualo Ranjani, kudian di Kualo Batanghari

Duduak di Kualo Batanghari: Malayu Tapi Aia Nagari Jambi

Namo nan mahsyur ka panjuru bumi: Siguntang-guntang gagah barani

…

Adopun rajo nan alah nangko: Malayu Tapi Aia nagarinyo

Kualo Batanghari karajaannyo, ka Hulu Batanghari paciknyo

Rajo pai mambukak nagari: Tigo Lareh nagari badiri

Di Siluluak Punai Mati: limo ratuih babuhua tali

…

Tali babuhua kito baco, dirantang Datuak Suri Dirajo

Datuak budiman nan candokio, mamak dek datuak nan batigo

Secara spesifik fragmen di atas memberitakan berdirinya kembali Kerajaan Malayu pada 1183 setelah 500 tahun sebelumnya ditaklukkan Sriwijaya dan dirampas ibukotanya. Fragmen ini juga menjadi jawaban kebingungan selama ini tentang lokasi ibukota Sriwijaya saat invasi Chola. Nyatanya, Kuala Batanghari (wilayah Muaro Jambi saat ini) telah menjadi ibukota Sriwijaya sejak tahun 682 M, sebagai rampasan perang mereka yang paling berharga. Wilayah Sumatera Selatan yang disebut sebagai Bukik Kualo Ranjani adalah ibukota lama Sriwijaya yang ditinggalkan, dan mungkin digunakan sebagai tempat peribadatan atau pendidikan Agama Buddha saja. 

2. SEJARAH PENAMAAN DATUK PESISIR DI PANTAI BARAT SUMATERA

Berikut adalah sejarah dan penamaan wilayah Pesisir di Rantau Minangkabau Barat: Asal Mula Wilayah (Rantau Pasisia Panjang): Pada abad ke-11 hingga ke-14, penduduk dari kawasan inti Minangkabau (seperti Luhak Tanah Datar dan Agam) menyusuri sungai-sungai menuju hilir ke arah pantai barat Sumatra. Mereka membuka perkampungan di sepanjang pesisir dan teluk untuk mencari hasil hutan dan kayu.Awal Penamaan: Kawasan yang membentang di pesisir barat ini secara kultural dikenal sebagai Rantau Pasisia Panjang, meliputi wilayah dari Tiku, Pariaman, Padang, hingga ke Inderapura (Pesisir Selatan).Asal Usul Nama Pesisir Selatan: Nama "Pesisir Selatan" memiliki sejarah dari masa kolonial Belanda. Daerah ini dahulu disebut sebagai afdeling zuid beneden landen yang berarti "dataran rendah bagian selatan".Karakteristik Budaya Pesisir (Piaman Laweh): Karena berbatasan langsung dengan laut dan menjadi pusat perdagangan, wilayah Pesisir memiliki budaya kosmopolitan dan dinamis. Kawasan pesisir utara terkenal dengan sebutan Rantau Tiku Pariaman atau Piaman Laweh, yang pada masa lampau memainkan peranan penting dalam lalu lintas rempah dunia.

Read More

SEJARAH ASAL DATUK PESISIR KERAJAAN SIAK, BUKTI BAHWA KERAJAAN SIAK MENGAKUI PERSATUAN MINANGKABAU DAN MELAYU

 Datuk Pesisir adalah salah satu dari empat pembesar utama (Datuk Empat Suku) di Kerajaan Siak Sri Indrapura, Riau, yang memiliki gelar adat Datuk Sri Dewaraja. Ia merupakan penasihat Sultan Syarif Kasim II dan pengatur roda pemerintahan kerajaan, dengan nama asli Mohammad Zein. 

Gambar : Raja Siak Sultan Syarif Kasim II dan Datuk Pesisir M Zen dan Datuk Suku lain.

                                  

Asal-usul dan Peran Datuk Pesisir:

• Bagian dari Dewan Kerajaan: Datuk Pesisir merupakan bagian dari Dewan Kerajaan Siak (Datuk Empat Suku) yang diangkat oleh Raja Kecil (pendiri Kerajaan Siak).
• Asal-usul Suku: Empat Datuk (Lima Puluh, Tanah Datar, Kampar, dan Pesisir) diyakini berasal dari Minangkabau (Pagaruyung) yang kemudian menetap dan berkuasa di wilayah Kerajaan Siak, Riau.
• Wilayah Kekuasaan/Tugas: Meskipun dari Minangkabau, Datuk Pesisir bertugas di wilayah pesisir atau hilir sungai Siak, seringkali dikaitkan dengan urusan pelabuhan atau wilayah pesisir yang berada di bawah pengaruh kerajaan Siak.
• Lokasi Makam: Makam Datuk Pesisir berada di Desa Benteng, tepat di seberang Istana Siak. 

Datuk Pesisir bersama Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, dan Datuk Kampar memegang peranan penting dalam struktur Kesultanan Siak hingga masa pemerintahan sultan terakhir, Sultan Syarif Kasim II. 

Datuk Sri Dewaraja adalah gelar jabatan yang disandang oleh pemimpin tertinggi suku Pesisir di Kerajaan Siak Sri Inderapura, Riau. Gelar ini merupakan bagian dari struktur "Datuk Empat Suku" yang mendampingi Sultan dalam menjalankan pemerintahan kerajaan.

Berikut adalah poin-poin sejarah mengenai Datuk Sri Dewaraja:

• Bagian dari Dewan Kerajaan Siak: Datuk Sri Dewaraja adalah salah satu dari empat datuk utama (Datuk Tanah Datar, Datuk Limapuluh, Datuk Pesisir, dan Datuk Kampar) yang memiliki peranan penting dalam sistem peradilan dan adat di bawah Raja Kecik, pendiri Kerajaan Siak.
• Kepala Suku Pesisir: Jabatan Datuk Sri Dewaraja melekat pada kedudukannya sebagai kepala suku Pesisir.
• Asal-Usul (Keturunan Pagaruyung): Datuk Sri Dewaraja yang pertama (Datuk Pesisir I) di era Raja Kecik adalah Encik Syawal, anak dari E. Sahid Panglimo Hulubalang/Tuan Gadang dari Basa Ampek Balai Kerajaan Pagaruyung.
• Peran dalam Pemerintahan: Mereka bertindak sebagai hakim anggota di Balai Kerapatan (pengadilan kerajaan) bersama Qodhi dan Controleur untuk perkara perdata maupun pidana.
• Evolusi Jabatan: Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim, jabatan Datuk Pesisir dipegang oleh Datuk M. Zen. Saat ini, gelar ini masih dihormati sebagai bagian dari pelestarian adat Kesultanan Siak, dan pada Februari 2025, Tan Sri Sofyan Hamzah ditabalkan sebagai pemegang gelar Dewa Raja – Datuk Pesisir. 

Sejarah Datuk Sri Dewaraja menunjukkan perpaduan antara sistem adat Minangkabau (melalui pengaruh Pagaruyung/Raja Kecik) dan struktur pemerintahan Kesultanan Siak di Riau.

Datuk Sri Dewa Raja I (Encik Syawal) adalah anak dari E. Sahid Panglimo Hulubalang/Tuan Gadang dari Basa Ampek Balai, Kerajaan Pagaruyung.

Tuan Gadang merupakan keturunan dari Datuk Sri Maharajo Nan Banegonego (Tuanku Lareh Nan Panjang/Datuk Nan Sakelab Dunie).

Sultan Muhammad Ali adalah Sultan ke-5 Kerajaan Siak Sri Inderapura. Ia menikah dengan anak dari Datuk Pesisir/Datuk Sri Dewa Raja, memperkuat hubungan darah antara keluarga kerajaan dan kaum adat Minangkabau.

Peran besar Datuk Sri Maharajo Nan Banegonego dalam sejarah Minangkabau. Ia adalah saudara dari Datuk Perpatih Nan Sebatang, anak dari Cati Bilang Pandai dan Puti Indo Jelito.

Setelah pembagian tiga laras di Alam Minangkabau, wilayah yang dipimpinnya, Laras Nan Panjang, mencakup Agam, Pasaman, hingga Pesisir Barat Sumatra dari Aceh hingga Lampung. Beliau membuka wilayah Lubuk Sikaping bersama anaknya, Puti Sangko Bulan, yang kemudian menikah dengan Raja Syahbandar dari Champa.

Dari tulisan diatas dapat disimpulkan kuatnya nasab Minangkabau pada diri Datuk Pesisir pada awal pembentukannya (Encik Syawal). Encik Syawal terhubung dengan Datuk Sri Maharojo Nan Banegonego yang merupakan Raja dari Laras Pesisir dari Tiga Laras Alam Minangkabau.

Sumber: 

1.Alfedri (Wabup Siak 2018) https://www.goriau.com/berita/baca/selain-istana-siak-nama-balairung-datuk-empat-suku-juga-punya-sejarah.html

2.https://repository.uin-suska.ac.id/59315/1/Binder%20sejarah%20pekanbaru1%20&%20Cover-2022.pdf

3. https://www.dutapublik.com/rajo-alam-luhak-nan-tigo-tubagus-dato-pesisir-ahmad-abdari-lakukan-manikam-jajak-sejarah-bumi-minangkabau/

4. https://lensanusa.com/rajo-alam-luhak-nan-tigo-tubagus-dato-pesisir-ahmad-abdari-manikam-jajak-sejarah-bumi-minangkabau/

Read More

SEJARAH EMPAT DATUK KERAJAAN SIAK DAN FUNGSINYA DALAM KELEMBAGAAN ISTANA SIAK

Sebanyak 42 situs sejarah peninggalan Kerajaan Siak  didentifikasi di Pekanbaru, diantaranya yakni Komplek Makam Marhum Pekan yang berada di kompleks Masjid Raya Pekanbaru.

Kemudian kata peneliti lagi, yakni makam pendiri Pekanbaru beserta kerabat Kerajaan Siak abad ke-18 dan Tapak awal Masjid Nur Alam Jalan Masjid Raya Pekanbaru.

Situs lainnya yakni Makam Datuk Tanah Datar, Makam Datuk Bandar Abdul Jalil Gubernur Provinsi Negeri Pekanbaru Kerajaan Siak, Rumah Tuan Qadi Sultan Siak H Zakaria bin Abu Bakar di Jalan Perdagangan, Jembatan Penyeberangan ke Tapak Jembatan Phontoon Caltex yang berfungsi sebagai buka tutup jembatan, serta Terminal tertua di Pekanbaru.

Selanjutnya yakni sumur tua Masjid Nur Alam yakni sumur yang dibangun bersamaan dengan Mesjid Nur Alam, dan mimbar Masjid Raya Pekanbaru yang merupakan salah satu dari empat mimbar masjid yang dibuat semasa Kerajaan Siak dengan keterangan tulisan Arab Melayu di bagian atasnya.

Kemudian ada juga sebuah gerbang Masjid Raya Pekanbaru dibangun pada tahun 1940, tiang enam Masjid Raya Pekanbaru yang merupakan simbol Empat Datuk Kerajaan Siak dan dua imam dan qadi,” katanya.

Berikut adalah empat datuk tersebut beserta gelar adatnya:

1. Datuk Tanah Datar dengan gelar Sri Paduka Raja.
2. Datuk Lima Puluh dengan gelar Sri Bijuangsa.
3. Datuk Pesisir dengan gelar Sri Dewa Raja.
4. Datuk Kampar dengan gelar Sri Setia Raja. 

Informasi Tambahan:

• Peran: Datuk Empat Suku berperan dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan nasihat kepada Sultan.
• Lokasi: Makam salah satu datuk, yaitu Datuk Pesisir (Mohammad Zein), berada di Desa Benteng, seberang Istana Siak.
• Asal-usul: Gelar ini merupakan kehormatan yang diberikan oleh Sultan Siak atas jasa dan kesetiaan mereka terhadap kerajaan. 

Peranan Datuk Empat Suku Dalam Sistem Pemerintahan Kerajaan Siak

Adapun peranan yang dilakukan Datuk Empat Suku di dalam pemerintahan Kerajaan Siak antara lain:

1. Sebagai Dewan Kerajaan (Dewan Mentri) dan Penasehat Sultan

Dalam mekanisme pelaksanaan pemerintahan yang beralaku di dalam pemerintahan di Kerajaan Siak, sultan adalah pemegang kedaulatan dan administrasi tertinggi.

Namun dalam menentukan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan sultan memanfaatkan sebaik-baiknya dan memberi fungsi dan peranan kepada pemebesar-pembesar kerajaan.

Sultan tetap bermusyawarah kepada Datuk Empat Suku sebelum mengambil suatu keputusan atau menentukan suatu kebijaksanaan, dalam hal keputusan dari datuk-datuk tersebut sangat diperlukan.

Sebagai Dewan Menteri atau Dewan Kerajaan Datuk Empat Suku juga berhak mengangkat dan memberhentikan Sultan, berdasarkan suatu pertimbangan dan mufakat apabila Sultan melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya.

2. Membantu Sultan dalam membuat Undang-undang

Pada masa pemrintahan Sultan Assyaidis Syarif Hasim Abdul Jalil Syaifuddin, beliau meneruskan modernisasi dalam bidang pendidikan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkaya kesultanan dengan mengeksplor hasil bumi Siak.

Beliau juga membangun istana yang disebut lstana Asserayah Hasyimiah, Balairung Sari atau Balai Kerapatan Tinggi setra membuat Undang-undang untuk mengatur hukum yang dikenakan pada masyarakat melayu dan masyarakat lainnya yang terlibat dalam suatu perkara atau permasalahan.

Undang-undang ini disebut juga dengan Babul Qawa’id atau Pintu Segala Pegangan. Dalam pembuatan undangundang ini Sultan dibantu oleh Datuk Empat Suku Menyatakan bahagian-bahagian denda dan sapu meja yang dapat dari tempat keadilan yang dilakukan oleh Kerapatan Tinggi dan Hakim Polisi Negeri Siak dan Hakim Polisi Jajahan.

3. Sebagai Hakim Kerapatan Tinggi

Dalam pelaksanaan masalah pengadilan umum di Kesultanan Siak diselesaikan melalui Balai Kerapatan Tinggi yang dipimpin oleh Sultan Siak, Dewan Menteri dan dibantu oleh Kadi Siak serta Controleur Siak sebagai anggota.

Pengadilan Tinggi berada di ibukota Kerajaan yang disebut Kerapatan Qodhi yang diketuai oleh Sultan, sedangkan hakim Anggota adalah datuk-datuk dari setiap suku, Qodhi dan Controleur yaitu :

1. Datuk Sri Bijuangsa (Kepala Suku Lima Puluh)
2. Datuk Sri Pekermaja (Kepala Suku Tanah Datar)
3. Datuk Sri Dewaraja (Kepala Suku Pesisir)
4. Datuk Amir Pahlawan (Kepala Suku Kampar)
5. Qodhi
6. Controleur
Balai Kerapatan Qodhi diberi nama Balairung, yakni tempat diselenggarakannya aktifitas peradilan, yang berkenaan dengan soal agama seperti Muamalat (perdata) maupun Jinayat (pidana).

Usaha-usaha yang dilakukan Datuk Empat Suku

Usaha-usaha yang dilakukan keempat Datuk ini merupakan perbuatan, tindakan, serta sikap yang dilakukan secara sadar dalam memperjuangkan serta mempertahankan eksistensi kejayaan Kerajaan Siak.

Meskipun dalam konteksnya Datuk Empat Suku ini melakukan sesuatu berdasarkan atas arahan dari sultan.

Tergabungnya keempat datuk ini kedalam Dewan Kerajaan atau Dewan Mentri di dalam pemerintahan Kerajaan Siak, terlihat jelas bahwa usaha-usaha dari keempat datuk ini dalam mempertahankan kejayaan Kerajaan Siak.

Sehingga peran Datuk Empat Suku ini tidak pernah dihapuskan selama berdirinya Kerajaan Siak, meskipun pasang surut yang di alami pemerintahan Kerajaan Siak.

Meskipun dalam mekanisme pelaksanaanya Sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, namun dalam menetukan keputusan dan mengambil kebijakan sultan membutuhkan bantuan dari keempat datuk ini, saran, masukan bahkan keputusanpun berdasarkan persetujuan dari keempat datuk ini secara musyawarah.

Dalam pengangkatan sultanpun, Datuk Empat Suku yang berhak mengambil keputusan, manakah yang patut untuk menjadi penerus tahta di Kerajaan Siak. Dan datuk-datuk ini pula berhak memberhentikan sultan apabila sultan lalai dalam menjalankan tugasnya.

Meskipun pada dasarnya pembentukan Datuk Empat Suku ini sebagai Dewan Kerajaan di angkat oleh sultan. Selain dari memilih dan memberhentikan Sultan serta mengatur jalannya roda pemerintahan, keempat datuk ini bersama sultan berusaha membentuk suatu konstitusi ataupun undang-undang yang mengatur tentang aturan-aturan yang ada di Kerajaan Siak, yang disebut juga dengan Babul Qawa’id yang artinya pintu segala pegangan yang dicetak di Siak pada tahun 1901.

Babul Qawa’id merupakan kitab undang-undang di Kesultanan Siak. Kitab setebal 90 halaman ini menguraikan tentang hukum yang dikenakan kepada orang Melayu maupun bangsa lain yang berhubungan dengan orang Melayu.

Di dalam Babul Qawa’id dijelaskan bahwa bagian pertama Babul Qawa’id merupakan bagian pembukaan yang terdiri dan dua pasal dan menjelaskan tentang motivasi, latar belakang, nama dan naskah ini, dan menyebutkan bahwa isinya tidak berlaku sebagai hukum bagi penduduk bukan Melayu atau Melayu yang menjadi pegawai Pemerintah Hindia Belanda, kecuali yang terlibat perkara dengan orang Melayu.

Pengadilan untuk kasus ini akan melibatkan pejabat Kesultanan Siak dan pejabat Pemerintah Hindia Belanda.

Peran Datuk Empat Suku setelah Dewan Kerajaan dihapuskan dan bergabung ke RI

Meskipun Dewan Mentri telah dihapuskan di dalam system pemerintahan di Kerajaan Siak oleh Belanda. Namun dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan sultan tetap memanfaatkan pembesar - pembesarnya. Sultan dalam hal ini tetap bermusyawarah dengan Datuk Empat Suku.

Mereka merupakan pembesar kerajaan yang tidak dapat ditinggalkan oleh sultan dalam menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan, sekalipun keputusan terakhir berada ditangan Sultan.

Meskipun keberadaan Dewan Kerajaan tidak beralaku lagi, namun sultan tetap mempercayai keempat datuk tersebut dalam menguasai bidang - bidang tertentu seperti:

1. Datuk Lima Puluh menguasai masalah adat
2. Datuk Tanah Datar menguasi masalah pemerintahan
3. Datuk Pesisir menguasai masalah dalam negeri
4. Datuk Kampar menguasai daerah rantau/jajahan.

Saat Dewan Kerajaan telah dihapus, Sultan tetap mendekatkan dirinya kepada para pembesarnya, ia memanfaatkan Balairung Sari yang dibangun pada tahun 1886 merupakan tempat kegiatan pemerintah dan sebagai tempat forum musyawarah dengan orang - orangnya.

Adapun situs sejarah lainnya, yakni rumah keluarga H Yahya yang dibangun sejak tahun 1898, Rumah Honolulu di Jalan Senapelan, Surau Irhash, tapak sejarah markas besar pejuang tentara Fisabilillah pada zaman perang kemerdekaan, rumah Tuan Qadi Sultan Siak H Zakaria bin Abu Bakar di Jalan Senapelan, rumah tempat pembentukan Serikat Dagang Islam Cabang dan Koperasi Serikat Islam Kerajaan Siak, dan Makam Imam H M Taher yang merupakan imam Districkholf Kerajaan Siak.

Lalu ada lagi yakni makam perintis Kemerdekaan Indonesia asal Riau H M Amin yang juga pendiri Serikat Dagang Islam 1916 dan Koperasi Serikat Islam Cabang Kerajaan Siak di Pekanbaru 1917 serta sejumlah situs sejarah peninggalan Kerajan Siak lainnya,” kata dia.

Seluruh situs sejarah tersebut kata dia, kemudian dikirimkan oleh tim ke Batusangkar, Sumatra Barat, untuk ditetapkan sebagai benda cagar budaya yang sah dan diakui secara nasional.

Dia mengatakan, pihaknya bersama tim sebelumnya juga telah melakukan berbagai upaya untuk “mencium” adanya sejumlah situs sejarah tersebut.

Dengan pengakuan resmi situs sejarah ini, demikian Irasman, diharapkan akan lebih memperkenalkan peninggalan Kerajaan Siak di Pekanbaru ini secara nasional maupun internasional.

Selama ini benda cagar budaya yang diduga situs sejarah peninggalan kerajaan Siak dibiarkan dan tidak diurus. Makanya untuk mengenang kembali peninggalan kerajaan Siak ini, kami memutuskan untuk melakukan penggalian dan menghak patenkannya,” katanya.

 

Adapun situs sejarah lainnya, yakni rumah keluarga H Yahya yang dibangun sejak tahun 1898, Rumah Honolulu di Jalan Senapelan, Surau Irhash, tapak sejarah markas besar pejuang tentara Fisabilillah pada zaman perang kemerdekaan, rumah Tuan Qadi Sultan Siak H Zakaria bin Abu Bakar di Jalan Senapelan, rumah tempat pembentukan Serikat Dagang Islam Cabang dan Koperasi Serikat Islam Kerajaan Siak, dan Makam Imam H M Taher yang merupakan imam Districkholf Kerajaan Siak.

Lalu ada lagi yakni makam perintis Kemerdekaan Indonesia asal Riau H M Amin yang juga pendiri Serikat Dagang Islam 1916 dan Koperasi Serikat Islam Cabang Kerajaan Siak di Pekanbaru 1917 serta sejumlah situs sejarah peninggalan Kerajan Siak lainnya,” kata dia.

Gambar: Empat Datuk Kerajaan Siak bersatu dalam foto dengan Sultan Siak.

Sumber: https://herimulyadi.staff.unri.ac.id/2013/06/26/kerajaan-siak-tinggalkan-42-situs-cagar-budaya/

Read More

Biografi Adnan Buyung Nasution Pendekar Hukum Indonesia sebagai Ikon YLBHI dan LBH Indonesia

ADNAN BUYUNG NASUTION: Pendekar Keadilan yang Mengubah Wajah Hukum Indonesia

Bayangkan seorang anak kecil di tengah gejolak revolusi kemerdekaan yang harus berjualan di pasar untuk bertahan hidup, tapi kelak menjadi suara paling lantang melawan ketidakadilan rezim otoriter. Itulah Adnan Buyung Nasution, pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang mengubah hukum dari alat kekuasaan menjadi senjata rakyat kecil.

Adnan Bahrum Nasution lahir di Batavia (kini Jakarta) pada 20 Juli 1934 dari keluarga pejuang. Masa kecilnya penuh tantangan: ayahnya bergerilya melawan Belanda, sementara ia dan adiknya berjualan di Pasar Kranggan, Yogyakarta, untuk membantu ibunya yang berjualan cendol. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Perjuangan Yogyakarta, kemudian melanjutkan ke SMP dan SMA di Yogyakarta dan Jakarta. Awalnya ia sempat kuliah Teknik Sipil di ITB dan Hukum di UGM sebelum menyelesaikan sarjana Hukum di Universitas Indonesia pada 1964. Ia melanjutkan studi Hukum Internasional di University of Melbourne (Australia) dan meraih doktorat dari Universitas Utrecht (Belanda), serta gelar Profesor Hukum dari Melbourne.

Kariernya dimulai sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta (1957–1961) dan Kepala Humas Kejaksaan Agung hingga 1968. Ia sempat menjadi anggota DPR/MPRS (1966–1967) dan aktif dalam gerakan anti-PKI. Namun, panggilan hatinya lebih kuat pada pembelaan hak asasi.

Pada 1969 ia mendirikan kantor hukum sendiri, Adnan Buyung Nasution & Partners. Gagasan revolusionernya mewujud pada 28 Oktober 1970 ketika ia mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dengan dukungan Gubernur Ali Sadikin. Ini menjadi cikal bakal YLBHI, organisasi bantuan hukum pertama di Indonesia yang memberikan akses keadilan gratis bagi masyarakat miskin. Ia menjabat sebagai direktur LBH Jakarta (1970–1986) dan Ketua YLBHI (1981–1983).

Di era Orde Baru, Buyung menjadi aktivis pro-demokrasi yang vokal. Ia membela banyak kasus sensitif, termasuk kasus subversi dan hak asasi manusia, sering kali pro bono meski menghadapi risiko penangkapan, ancaman, dan pembekuan izin praktik. Ia sempat diasingkan ke Belanda selama empat tahun.

Salah satu kasus ikoniknya adalah membela Vivian Rubiyanti Iskandar pada 1973, yang menghasilkan putusan pengadilan pertama yang mengakui identitas transgender di Indonesia. Perjuangannya membawa penghargaan internasional sejak 1976, termasuk dari Stockholm dan London.

Setelah reformasi, Buyung terus berkontribusi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang hukum di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007–2009. Ia meninggal dunia pada 23 September 2015 di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta, karena gagal ginjal dan gangguan jantung pada usia 81 tahun.

Prestasi dan Keteladanan

Buyung bukan hanya pendiri YLBHI yang kini memiliki puluhan cabang di seluruh Indonesia, tetapi juga simbol perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Ia mencetak generasi aktivis HAM, membangun fondasi rule of law, dan membuktikan bahwa advokat bisa menjadi kekuatan moral bangsa.

Keteladanannya terletak pada integritas, keberanian membela yang lemah tanpa pamrih, serta visi bahwa hukum harus berpihak pada keadilan sosial, bukan elit. Ia adalah “Si Abang” yang menggabungkan pemikiran intelektual dengan aksi nyata di lapangan.

Gambar: Pendekar Hukum Indonesia Adnan Buyung Nasution. 

Read More

Biografi Sri Bintang Pamungkas Pandjaitan, Tokoh asli Batak yang paham nilai Kejawaan Indonesia

Sri Bintang Pamungkas: Sang Orator Berani yang Mengguncang Rezim Orde Baru

Dalam sejarah pergerakan Indonesia, sedikit tokoh yang berani berdiri tegak menantang kekuasaan otoriter dengan suara lantang dan hati nurani yang tak terbeli. Sri Bintang Pamungkas adalah salah satunya — seorang reformis, aktivis, politikus, dan orator ulung yang namanya melekat sebagai simbol perlawanan terhadap rezim Soeharto. Dengan keteguhan yang seringkali berujung pada penjara, ia menjadi salah satu suara yang mempercepat runtuhnya Orde Baru.

Sri Bintang Pamungkas Pandjaitan lahir pada 25 Juni 1945 di Tulungagung, Jawa Timur, dari keluarga sederhana. Ayahnya, Moenadji Soerjohadikoesoemo Pandjaitan, seorang hakim yang wafat di masa Peristiwa Madiun, dan ibunya Soekartinah Soerjohadikoesoemo Pandjaitan, seorang ibu rumah tangga. Ia adalah adik dari ekonom terkenal Sri Edi Swasono.

Pendidikan formalnya dimulai di SMA Negeri 1 Surakarta dan lulus pada 1964. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Teknik Penerbangan Institut Teknologi Bandung (ITB) hingga lulus tahun 1971. Cita-citanya menjadi insinyur pembuat pesawat terbang belum dapat terwujud karena keterbatasan industri nasional saat itu. Ia kemudian bekerja di pabrik perakitan motor Astra serta menjadi dosen dan konsultan di Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Rasa haus ilmu membawanya ke luar negeri. Pada 1979, Sri Bintang meraih gelar Master of Science in Industrial System Engineering dari University of Southern California. Kemudian pada 1984, ia menyelesaikan studi doktor bidang ekonomi melalui program yang melibatkan Georgia Institute of Technology dan Iowa State University hingga memperoleh gelar PhD. Selama masa akademiknya, ia juga aktif menulis buku, salah satunya Getaran Mekanis pada tahun 1975.

Karier politik Sri Bintang melejit pada era Orde Baru. Ia pernah menjadi anggota DPR-RI dari Fraksi PPP, namun di-recall pada 1995 akibat sikap kritisnya terhadap pemerintah. Puncak keberaniannya terlihat ketika mendirikan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) pada Mei 1996 — sebuah partai oposisi yang langsung dianggap ancaman oleh rezim.

Akibat aktivitas politiknya, Sri Bintang ditahan dengan tuduhan makar berdasarkan Undang-Undang Anti-Subversif. Ia mendekam di penjara selama lebih dari satu tahun menjelang runtuhnya pemerintahan Soeharto. Setelah B.J. Habibie menjadi presiden, ia dibebaskan dan namanya dipulihkan oleh pengadilan pada tahun 2000.

Sebagai orator, Sri Bintang dikenal memiliki pidato yang tajam dan membakar semangat massa. Ceramah-ceramahnya di masa reformasi mampu menggugah ribuan orang untuk berani bersuara melawan ketidakadilan dan memperjuangkan demokrasi yang lebih terbuka.

Pasca-Orde Baru, Sri Bintang tetap aktif sebagai tokoh pergerakan. Ia terus mengkritisi berbagai rezim, terlibat dalam isu demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola negara. Bahkan pada 2016, ia kembali terseret kasus tuduhan makar, namun tetap konsisten menyuarakan reformasi sejati dan pentingnya kembali pada semangat asli UUD 1945.

Kini, di usia 80 tahun, Sri Bintang Pamungkas masih tampil sebagai suara kritis bangsa. Ia aktif dalam diskusi publik, media sosial, dan berbagai forum kebangsaan untuk mengingatkan generasi muda tentang pentingnya keberanian sipil dan integritas dalam kehidupan bernegara.

Gambar: Sri Bintang Pamungkas Panjaitan

Read More

Penyebab Kampus jadi Sasaran Topik Pemerintahan Prabowo, mulai dari Asisten Pemda hingga Transparansi Keuangan (2026)

JAKARTA - Beberapa topik kehidupan kampus yang jadi sasaran pengaturan pemerintahan Prabowo:

1.Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan prioritas pengelolaan anggaran kampus ketika masih ada pekerja kampus non-pegawai negeri sipil (PNS) yang menerima gaji di bawah standar. Saldi mengaku heran karena ia mendapat informasi bahwa anggaran kampus digunakan untuk pengadaan seragam dosen hingga membuat air mineral bermerek kampus tersebut.

2. Anggaran Pendidikan 20 % dalam UUD : besar yang dikelola Kementerian Pendidikan yang dikomandoi oleh Prof Brian dan Prof Abdul Mu'ti

3. Perintah Kampus Jadi "Asisten" Pemda (Mitra Strategis)

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, bertindak sebagai "asisten" pemerintah daerah (pemda).

• Tujuan: Kampus diminta turun tangan langsung membantu menyelesaikan masalah riil di daerah, seperti sampah, tata kota (program ASRI: Aman, Sehat, Resik, Indah), dan pembangunan ekonomi.
• Fokus: Mendikti diminta mengonsolidasikan kampus-kampus (seperti ITB, UI, UGM) untuk membentuk tim ahli di setiap daerah.
• Alasan: Pemerintah ingin riset, pengajaran, dan ilmu pengetahuan tidak hanya "tersimpan di menara gading" (teoritis), tetapi berdampak langsung (aplikatif) pada kebijakan daerah.

4. Isu Keuangan: Komersialisasi dan Mahal-nya UKT

Di sisi lain, keuangan kampus (terutama PTN-BH) menjadi sorotan publik dan DPR karena biaya kuliah yang dinilai semakin mahal. 

• Kenaikan UKT: PTN yang berubah menjadi badan hukum (PTN-BH) dituntut mandiri secara finansial, sehingga sering menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) untuk mencari pendapatan tambahan.
• Tunggakan UKT: Terjadi peningkatan kasus mahasiswa yang kesulitan membayar kuliah, memicu kritik bahwa pendidikan tinggi semakin susah dijangkau (komersialisasi).
• Persaingan Tidak Sehat: Ada temuan ketimpangan biaya antara PTN dan PTS, serta distorsi pada jalur mandiri. 

5. Koneksi antara Kebijakan "Asisten" dan Anggaran Pendidikan

Keterlibatan kampus dalam urusan daerah juga dikaitkan dengan akuntabilitas anggaran. Kampus diharapkan berkontribusi dalam program-program pemerintah, seperti penataan lingkungan dan pembangunan infrastruktur, menggunakan dana riset dan pengabdian masyarakat.

Kesimpulannya: Kampus menjadi topik utama karena dua sisi mata uang:

1. Sisi Sinergi: Dipaksa aktif membantu Pemda (asisten pemda/mitra strategis).
2. Sisi Fiskal: Dikritik terkait mahalnya biaya pendidikan (krisis keuangan mahasiswa/UKT).

6. Anggaran MBG (Makan Bergizi Gratis) yang ternyata mengambil dana peruntukan dari dana Pendidikan.

Read More

Kementerian Transmigrasi buka Lowongan Tim Ekspedisi Patriot 2026

Pemerintah Buka Rekrutmen Tim Ekspedisi Patriot 2026 bagi Lulusan Minimal S1/D4

Gambar: Tim TEP 2026

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi membuka rekrutmen Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026. Pendaftaran dibuka 1-21 Mei 2026.

Program unggulan Kementrans ini menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi transmigrasi melalui aksi nyata di lapangan, sekaligus memperkuat peran sumber daya manusia (SDM) unggul di kawasan transmigrasi.

Menurut unggahan akun Instagram resmi Kementrans, @kementrans.ri, Selasa 95/5/2026), pada tahun ini, Tim Ekspedisi Patriot akan diterjunkan ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia, termasuk wilayah prioritas nasional serta kawasan strategis di Papua dan Non-Papua.

Lini Masa Rekrutmen TEP 2026

Tahap Penyiapan:

• 1-21 Mei 2026: Pendaftaran anggota TEP 2026
• 1-9 Mei 2026: Pengajuan abstrak oleh calon Ketua TEP
• 11 Mei 2026: Pengumuman lolos abstrak
• 11-18 Mei 2026: Pengajuan proposal oleh calon Ketua TEP
• 29 Mei 2026: Pengumuman lolos proposal

Tahap Pra-Pelaksanaan:

• 15 Juni-13 Juli 2026: Periode pembekalan TEP 2026
• 29-30 Juli 2026: Pelepasan TEP 2026 di Balai Kartini Jakarta
• 31 Juli 2026: Pemberangkatan serentak ke lokus tujuan

Tahap Pelaksanaan:

• 31 Juli-27 November 2026: TEP Non Papua (120 hari)
• 31 Juli 2026-25 Juli 2027: TEP Papua (360 hari)

Link Pendaftaran TEP 2026

Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman resmi https://tep.transmigrasi.go.id.

klik: https://tep.transmigrasi.go.id

Read More

Pemerintah Siapkan CNG dan DME sebagai pengganti LPG, benarkah lebih murah 40% ??

1. Optimalisasi LPG

Menurut Menteri Bahli, kondisi kelangkaan LPG merupakan dampak dari kebijakan konversi minyak tanah ke LPG di masa lalu yang belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

     Gambar: Alternatif pengganti LPG yang dicari pemerintah.

“Untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya,” katanya di di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/22026).

Salah satu kendala utama dalam pengembangan industri LPG domestik adalah keterbatasan bahan baku, yakni komponen C3 dan C4 yang produksinya tidak terlalu besar di Indonesia. 

2. Pengembangan DME

Alternatif lain yang tengah didorong adalah  Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara kalori rendah. Melalui proses hilirisasi, batu bara dapat diolah menjadi DME yang berfungsi sebagai substitusi LPG.

“Kalau DME itu dari batu bara low calorie, kemudian dia dilakukan hilirisasi, dan dia menjadi substitusi pengganti daripada LPG,” jelas Bahlil.

3. Pengembangan CNG

Alternatif ketiga adalah Compressed Natural Gas (CNG). CNG sendiri merupakan bahan bakar gas yang dihasilkan dari proses kompresi gas alam, terutama yang mengandung metana (C1) dan etana (C2). Gas tersebut kemudian disimpan dalam tabung bertekanan tinggi sekitar 200–250 bar atau setara 2.900 hingga 3.600 psi.

Read More

INFO BEASISWA STUDI KE MESIR 2026 (KEMENTERIAN AGAMA)

PENGUMUMAN SELEKSI CAMABA MESIR 2026 😍‼️

Halo #sobatpendis✨

Kesempatan emas untuk melanjutkan studi di Mesir melalui Kementerian Agama RI telah dibuka 😍‼️

Catat tahapan pentingnya ya‼️

Persiapkan dirimu dari sekarang dan raih kesempatan belajar di negeri para ulama 😍‼️

📌 Petunjuk Teknis seleksi bisa di akses website Konsorsium Pusat Bahasa PRKI:

https://kpbptki.or.id⁠�

📌 Info lengkap & juknis: scan QR code pada poster

Read More

Hadiah #mayday2026 Pemerintah Batasi Outsourcing dengan Permenaker 7/2026 : Ini Peraturannya (download):

Pemerintah resmi menerbitkan permenaker outsourcing terbaru yang membatasi penggunaan tenaga alih daya hanya pada enam jenis pekerjaan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya yang diteken Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Kamis (30/4/2026).

Gambar: Buruh gamang mendengar Pidato Presiden Prabowo 2026 karena harga kebutuhan pokok yang melonjak tajam.

Melalui aturan baru outsourcing, pemerintah menegaskan bahwa praktik alih daya kini hanya diperbolehkan pada enam bidang pekerjaan, yaitu: 

1.Layanan kebersihan 

2.Penyediaan makanan dan minuman 

3.Pengamanan 

4.Penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja 

5.Layanan penunjang operasional 

6.Pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan

Klik peraturan lengkapnya disini: Permenaker 7/2026



.

Read More