SEJARAH ASAL DATUK PESISIR KERAJAAN SIAK, BUKTI BAHWA KERAJAAN SIAK MENGAKUI PERSATUAN MINANGKABAU DAN MELAYU

 Datuk Pesisir adalah salah satu dari empat pembesar utama (Datuk Empat Suku) di Kerajaan Siak Sri Indrapura, Riau, yang memiliki gelar adat Datuk Sri Dewaraja. Ia merupakan penasihat Sultan Syarif Kasim II dan pengatur roda pemerintahan kerajaan, dengan nama asli Mohammad Zein. [1, 2, 3]

Gambar : Raja Siak Sultan Syarif Kasim II dan Datuk Pesisir M Zen dan Datuk Suku lain.

                                  

Asal-usul dan Peran Datuk Pesisir:

• Bagian dari Dewan Kerajaan: Datuk Pesisir merupakan bagian dari Dewan Kerajaan Siak (Datuk Empat Suku) yang diangkat oleh Raja Kecil (pendiri Kerajaan Siak).
• Asal-usul Suku: Empat Datuk (Lima Puluh, Tanah Datar, Kampar, dan Pesisir) diyakini berasal dari Minangkabau (Pagaruyung) yang kemudian menetap dan berkuasa di wilayah Kerajaan Siak, Riau.
• Wilayah Kekuasaan/Tugas: Meskipun dari Minangkabau, Datuk Pesisir bertugas di wilayah pesisir atau hilir sungai Siak, seringkali dikaitkan dengan urusan pelabuhan atau wilayah pesisir yang berada di bawah pengaruh kerajaan Siak.
• Lokasi Makam: Makam Datuk Pesisir berada di Desa Benteng, tepat di seberang Istana Siak. 

Datuk Pesisir bersama Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, dan Datuk Kampar memegang peranan penting dalam struktur Kesultanan Siak hingga masa pemerintahan sultan terakhir, Sultan Syarif Kasim II. 

Datuk Sri Dewaraja adalah gelar jabatan yang disandang oleh pemimpin tertinggi suku Pesisir di Kerajaan Siak Sri Inderapura, Riau. Gelar ini merupakan bagian dari struktur "Datuk Empat Suku" yang mendampingi Sultan dalam menjalankan pemerintahan kerajaan.

Berikut adalah poin-poin sejarah mengenai Datuk Sri Dewaraja:

• Bagian dari Dewan Kerajaan Siak: Datuk Sri Dewaraja adalah salah satu dari empat datuk utama (Datuk Tanah Datar, Datuk Limapuluh, Datuk Pesisir, dan Datuk Kampar) yang memiliki peranan penting dalam sistem peradilan dan adat di bawah Raja Kecik, pendiri Kerajaan Siak.
• Kepala Suku Pesisir: Jabatan Datuk Sri Dewaraja melekat pada kedudukannya sebagai kepala suku Pesisir.
• Asal-Usul (Keturunan Pagaruyung): Datuk Sri Dewaraja yang pertama (Datuk Pesisir I) di era Raja Kecik adalah Encik Syawal, anak dari E. Sahid Panglimo Hulubalang/Tuan Gadang dari Basa Ampek Balai Kerajaan Pagaruyung.
• Peran dalam Pemerintahan: Mereka bertindak sebagai hakim anggota di Balai Kerapatan (pengadilan kerajaan) bersama Qodhi dan Controleur untuk perkara perdata maupun pidana.
• Evolusi Jabatan: Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim, jabatan Datuk Pesisir dipegang oleh Datuk M. Zen. Saat ini, gelar ini masih dihormati sebagai bagian dari pelestarian adat Kesultanan Siak, dan pada Februari 2025, Tan Sri Sofyan Hamzah ditabalkan sebagai pemegang gelar Dewa Raja – Datuk Pesisir. 

Sejarah Datuk Sri Dewaraja menunjukkan perpaduan antara sistem adat Minangkabau (melalui pengaruh Pagaruyung/Raja Kecik) dan struktur pemerintahan Kesultanan Siak di Riau.

Datuk Sri Dewa Raja I (Encik Syawal) adalah anak dari E. Sahid Panglimo Hulubalang/Tuan Gadang dari Basa Ampek Balai, Kerajaan Pagaruyung.

Tuan Gadang merupakan keturunan dari Datuk Sri Maharajo Nan Banegonego (Tuanku Lareh Nan Panjang/Datuk Nan Sakelab Dunie).

Sultan Muhammad Ali adalah Sultan ke-5 Kerajaan Siak Sri Inderapura. Ia menikah dengan anak dari Datuk Pesisir/Datuk Sri Dewa Raja, memperkuat hubungan darah antara keluarga kerajaan dan kaum adat Minangkabau.

Peran besar Datuk Sri Maharajo Nan Banegonego dalam sejarah Minangkabau. Ia adalah saudara dari Datuk Perpatih Nan Sebatang, anak dari Cati Bilang Pandai dan Puti Indo Jelito.

Setelah pembagian tiga laras di Alam Minangkabau, wilayah yang dipimpinnya, Laras Nan Panjang, mencakup Agam, Pasaman, hingga Pesisir Barat Sumatra dari Aceh hingga Lampung. Beliau membuka wilayah Lubuk Sikaping bersama anaknya, Puti Sangko Bulan, yang kemudian menikah dengan Raja Syahbandar dari Champa.

Dari tulisan diatas dapat disimpulkan kuatnya nasab Minangkabau pada diri Datuk Pesisir pada awal pembentukannya (Encik Syawal). Encik Syawal terhubung dengan Datuk Sri Maharojo Nan Banegonego yang merupakan Raja dari Laras Pesisir dari Tiga Laras Alam Minangkabau.

Sumber: 

1.Alfedri (Wabup Siak 2018) https://www.goriau.com/berita/baca/selain-istana-siak-nama-balairung-datuk-empat-suku-juga-punya-sejarah.html

2.https://repository.uin-suska.ac.id/59315/1/Binder%20sejarah%20pekanbaru1%20&%20Cover-2022.pdf

3. https://www.dutapublik.com/rajo-alam-luhak-nan-tigo-tubagus-dato-pesisir-ahmad-abdari-lakukan-manikam-jajak-sejarah-bumi-minangkabau/

4. https://lensanusa.com/rajo-alam-luhak-nan-tigo-tubagus-dato-pesisir-ahmad-abdari-manikam-jajak-sejarah-bumi-minangkabau/

Read More

SEJARAH EMPAT DATUK KERAJAAN SIAK DAN FUNGSINYA DALAM KELEMBAGAAN ISTANA SIAK

Sebanyak 42 situs sejarah peninggalan Kerajaan Siak  didentifikasi di Pekanbaru, diantaranya yakni Komplek Makam Marhum Pekan yang berada di kompleks Masjid Raya Pekanbaru.

Kemudian kata peneliti lagi, yakni makam pendiri Pekanbaru beserta kerabat Kerajaan Siak abad ke-18 dan Tapak awal Masjid Nur Alam Jalan Masjid Raya Pekanbaru.

Situs lainnya yakni Makam Datuk Tanah Datar, Makam Datuk Bandar Abdul Jalil Gubernur Provinsi Negeri Pekanbaru Kerajaan Siak, Rumah Tuan Qadi Sultan Siak H Zakaria bin Abu Bakar di Jalan Perdagangan, Jembatan Penyeberangan ke Tapak Jembatan Phontoon Caltex yang berfungsi sebagai buka tutup jembatan, serta Terminal tertua di Pekanbaru.

Selanjutnya yakni sumur tua Masjid Nur Alam yakni sumur yang dibangun bersamaan dengan Mesjid Nur Alam, dan mimbar Masjid Raya Pekanbaru yang merupakan salah satu dari empat mimbar masjid yang dibuat semasa Kerajaan Siak dengan keterangan tulisan Arab Melayu di bagian atasnya.

Kemudian ada juga sebuah gerbang Masjid Raya Pekanbaru dibangun pada tahun 1940, tiang enam Masjid Raya Pekanbaru yang merupakan simbol Empat Datuk Kerajaan Siak dan dua imam dan qadi,” katanya.

Berikut adalah empat datuk tersebut beserta gelar adatnya:

1. Datuk Tanah Datar dengan gelar Sri Paduka Raja.
2. Datuk Lima Puluh dengan gelar Sri Bijuangsa.
3. Datuk Pesisir dengan gelar Sri Dewa Raja.
4. Datuk Kampar dengan gelar Sri Setia Raja. 

Informasi Tambahan:

• Peran: Datuk Empat Suku berperan dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan nasihat kepada Sultan.
• Lokasi: Makam salah satu datuk, yaitu Datuk Pesisir (Mohammad Zein), berada di Desa Benteng, seberang Istana Siak.
• Asal-usul: Gelar ini merupakan kehormatan yang diberikan oleh Sultan Siak atas jasa dan kesetiaan mereka terhadap kerajaan. 

Peranan Datuk Empat Suku Dalam Sistem Pemerintahan Kerajaan Siak

Adapun peranan yang dilakukan Datuk Empat Suku di dalam pemerintahan Kerajaan Siak antara lain:

1. Sebagai Dewan Kerajaan (Dewan Mentri) dan Penasehat Sultan

Dalam mekanisme pelaksanaan pemerintahan yang beralaku di dalam pemerintahan di Kerajaan Siak, sultan adalah pemegang kedaulatan dan administrasi tertinggi.

Namun dalam menentukan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan sultan memanfaatkan sebaik-baiknya dan memberi fungsi dan peranan kepada pemebesar-pembesar kerajaan.

Sultan tetap bermusyawarah kepada Datuk Empat Suku sebelum mengambil suatu keputusan atau menentukan suatu kebijaksanaan, dalam hal keputusan dari datuk-datuk tersebut sangat diperlukan.

Sebagai Dewan Menteri atau Dewan Kerajaan Datuk Empat Suku juga berhak mengangkat dan memberhentikan Sultan, berdasarkan suatu pertimbangan dan mufakat apabila Sultan melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya.

2. Membantu Sultan dalam membuat Undang-undang

Pada masa pemrintahan Sultan Assyaidis Syarif Hasim Abdul Jalil Syaifuddin, beliau meneruskan modernisasi dalam bidang pendidikan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkaya kesultanan dengan mengeksplor hasil bumi Siak.

Beliau juga membangun istana yang disebut lstana Asserayah Hasyimiah, Balairung Sari atau Balai Kerapatan Tinggi setra membuat Undang-undang untuk mengatur hukum yang dikenakan pada masyarakat melayu dan masyarakat lainnya yang terlibat dalam suatu perkara atau permasalahan.

Undang-undang ini disebut juga dengan Babul Qawa’id atau Pintu Segala Pegangan. Dalam pembuatan undangundang ini Sultan dibantu oleh Datuk Empat Suku Menyatakan bahagian-bahagian denda dan sapu meja yang dapat dari tempat keadilan yang dilakukan oleh Kerapatan Tinggi dan Hakim Polisi Negeri Siak dan Hakim Polisi Jajahan.

3. Sebagai Hakim Kerapatan Tinggi

Dalam pelaksanaan masalah pengadilan umum di Kesultanan Siak diselesaikan melalui Balai Kerapatan Tinggi yang dipimpin oleh Sultan Siak, Dewan Menteri dan dibantu oleh Kadi Siak serta Controleur Siak sebagai anggota.

Pengadilan Tinggi berada di ibukota Kerajaan yang disebut Kerapatan Qodhi yang diketuai oleh Sultan, sedangkan hakim Anggota adalah datuk-datuk dari setiap suku, Qodhi dan Controleur yaitu :

1. Datuk Sri Bijuangsa (Kepala Suku Lima Puluh)
2. Datuk Sri Pekermaja (Kepala Suku Tanah Datar)
3. Datuk Sri Dewaraja (Kepala Suku Pesisir)
4. Datuk Amir Pahlawan (Kepala Suku Kampar)
5. Qodhi
6. Controleur
Balai Kerapatan Qodhi diberi nama Balairung, yakni tempat diselenggarakannya aktifitas peradilan, yang berkenaan dengan soal agama seperti Muamalat (perdata) maupun Jinayat (pidana).

Usaha-usaha yang dilakukan Datuk Empat Suku

Usaha-usaha yang dilakukan keempat Datuk ini merupakan perbuatan, tindakan, serta sikap yang dilakukan secara sadar dalam memperjuangkan serta mempertahankan eksistensi kejayaan Kerajaan Siak.

Meskipun dalam konteksnya Datuk Empat Suku ini melakukan sesuatu berdasarkan atas arahan dari sultan.

Tergabungnya keempat datuk ini kedalam Dewan Kerajaan atau Dewan Mentri di dalam pemerintahan Kerajaan Siak, terlihat jelas bahwa usaha-usaha dari keempat datuk ini dalam mempertahankan kejayaan Kerajaan Siak.

Sehingga peran Datuk Empat Suku ini tidak pernah dihapuskan selama berdirinya Kerajaan Siak, meskipun pasang surut yang di alami pemerintahan Kerajaan Siak.

Meskipun dalam mekanisme pelaksanaanya Sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, namun dalam menetukan keputusan dan mengambil kebijakan sultan membutuhkan bantuan dari keempat datuk ini, saran, masukan bahkan keputusanpun berdasarkan persetujuan dari keempat datuk ini secara musyawarah.

Dalam pengangkatan sultanpun, Datuk Empat Suku yang berhak mengambil keputusan, manakah yang patut untuk menjadi penerus tahta di Kerajaan Siak. Dan datuk-datuk ini pula berhak memberhentikan sultan apabila sultan lalai dalam menjalankan tugasnya.

Meskipun pada dasarnya pembentukan Datuk Empat Suku ini sebagai Dewan Kerajaan di angkat oleh sultan. Selain dari memilih dan memberhentikan Sultan serta mengatur jalannya roda pemerintahan, keempat datuk ini bersama sultan berusaha membentuk suatu konstitusi ataupun undang-undang yang mengatur tentang aturan-aturan yang ada di Kerajaan Siak, yang disebut juga dengan Babul Qawa’id yang artinya pintu segala pegangan yang dicetak di Siak pada tahun 1901.

Babul Qawa’id merupakan kitab undang-undang di Kesultanan Siak. Kitab setebal 90 halaman ini menguraikan tentang hukum yang dikenakan kepada orang Melayu maupun bangsa lain yang berhubungan dengan orang Melayu.

Di dalam Babul Qawa’id dijelaskan bahwa bagian pertama Babul Qawa’id merupakan bagian pembukaan yang terdiri dan dua pasal dan menjelaskan tentang motivasi, latar belakang, nama dan naskah ini, dan menyebutkan bahwa isinya tidak berlaku sebagai hukum bagi penduduk bukan Melayu atau Melayu yang menjadi pegawai Pemerintah Hindia Belanda, kecuali yang terlibat perkara dengan orang Melayu.

Pengadilan untuk kasus ini akan melibatkan pejabat Kesultanan Siak dan pejabat Pemerintah Hindia Belanda.

Peran Datuk Empat Suku setelah Dewan Kerajaan dihapuskan dan bergabung ke RI

Meskipun Dewan Mentri telah dihapuskan di dalam system pemerintahan di Kerajaan Siak oleh Belanda. Namun dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan sultan tetap memanfaatkan pembesar - pembesarnya. Sultan dalam hal ini tetap bermusyawarah dengan Datuk Empat Suku.

Mereka merupakan pembesar kerajaan yang tidak dapat ditinggalkan oleh sultan dalam menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan, sekalipun keputusan terakhir berada ditangan Sultan.

Meskipun keberadaan Dewan Kerajaan tidak beralaku lagi, namun sultan tetap mempercayai keempat datuk tersebut dalam menguasai bidang - bidang tertentu seperti:

1. Datuk Lima Puluh menguasai masalah adat
2. Datuk Tanah Datar menguasi masalah pemerintahan
3. Datuk Pesisir menguasai masalah dalam negeri
4. Datuk Kampar menguasai daerah rantau/jajahan.

Saat Dewan Kerajaan telah dihapus, Sultan tetap mendekatkan dirinya kepada para pembesarnya, ia memanfaatkan Balairung Sari yang dibangun pada tahun 1886 merupakan tempat kegiatan pemerintah dan sebagai tempat forum musyawarah dengan orang - orangnya.

Adapun situs sejarah lainnya, yakni rumah keluarga H Yahya yang dibangun sejak tahun 1898, Rumah Honolulu di Jalan Senapelan, Surau Irhash, tapak sejarah markas besar pejuang tentara Fisabilillah pada zaman perang kemerdekaan, rumah Tuan Qadi Sultan Siak H Zakaria bin Abu Bakar di Jalan Senapelan, rumah tempat pembentukan Serikat Dagang Islam Cabang dan Koperasi Serikat Islam Kerajaan Siak, dan Makam Imam H M Taher yang merupakan imam Districkholf Kerajaan Siak.

Lalu ada lagi yakni makam perintis Kemerdekaan Indonesia asal Riau H M Amin yang juga pendiri Serikat Dagang Islam 1916 dan Koperasi Serikat Islam Cabang Kerajaan Siak di Pekanbaru 1917 serta sejumlah situs sejarah peninggalan Kerajan Siak lainnya,” kata dia.

Seluruh situs sejarah tersebut kata dia, kemudian dikirimkan oleh tim ke Batusangkar, Sumatra Barat, untuk ditetapkan sebagai benda cagar budaya yang sah dan diakui secara nasional.

Dia mengatakan, pihaknya bersama tim sebelumnya juga telah melakukan berbagai upaya untuk “mencium” adanya sejumlah situs sejarah tersebut.

Dengan pengakuan resmi situs sejarah ini, demikian Irasman, diharapkan akan lebih memperkenalkan peninggalan Kerajaan Siak di Pekanbaru ini secara nasional maupun internasional.

Selama ini benda cagar budaya yang diduga situs sejarah peninggalan kerajaan Siak dibiarkan dan tidak diurus. Makanya untuk mengenang kembali peninggalan kerajaan Siak ini, kami memutuskan untuk melakukan penggalian dan menghak patenkannya,” katanya.

 

Adapun situs sejarah lainnya, yakni rumah keluarga H Yahya yang dibangun sejak tahun 1898, Rumah Honolulu di Jalan Senapelan, Surau Irhash, tapak sejarah markas besar pejuang tentara Fisabilillah pada zaman perang kemerdekaan, rumah Tuan Qadi Sultan Siak H Zakaria bin Abu Bakar di Jalan Senapelan, rumah tempat pembentukan Serikat Dagang Islam Cabang dan Koperasi Serikat Islam Kerajaan Siak, dan Makam Imam H M Taher yang merupakan imam Districkholf Kerajaan Siak.

Lalu ada lagi yakni makam perintis Kemerdekaan Indonesia asal Riau H M Amin yang juga pendiri Serikat Dagang Islam 1916 dan Koperasi Serikat Islam Cabang Kerajaan Siak di Pekanbaru 1917 serta sejumlah situs sejarah peninggalan Kerajan Siak lainnya,” kata dia.

Gambar: Empat Datuk Kerajaan Siak bersatu dalam foto dengan Sultan Siak.

Sumber: https://herimulyadi.staff.unri.ac.id/2013/06/26/kerajaan-siak-tinggalkan-42-situs-cagar-budaya/

Read More

Biografi Adnan Buyung Nasution Pendekar Hukum Indonesia sebagai Ikon YLBHI dan LBH Indonesia

ADNAN BUYUNG NASUTION: Pendekar Keadilan yang Mengubah Wajah Hukum Indonesia

Bayangkan seorang anak kecil di tengah gejolak revolusi kemerdekaan yang harus berjualan di pasar untuk bertahan hidup, tapi kelak menjadi suara paling lantang melawan ketidakadilan rezim otoriter. Itulah Adnan Buyung Nasution, pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang mengubah hukum dari alat kekuasaan menjadi senjata rakyat kecil.

Adnan Bahrum Nasution lahir di Batavia (kini Jakarta) pada 20 Juli 1934 dari keluarga pejuang. Masa kecilnya penuh tantangan: ayahnya bergerilya melawan Belanda, sementara ia dan adiknya berjualan di Pasar Kranggan, Yogyakarta, untuk membantu ibunya yang berjualan cendol. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Perjuangan Yogyakarta, kemudian melanjutkan ke SMP dan SMA di Yogyakarta dan Jakarta. Awalnya ia sempat kuliah Teknik Sipil di ITB dan Hukum di UGM sebelum menyelesaikan sarjana Hukum di Universitas Indonesia pada 1964. Ia melanjutkan studi Hukum Internasional di University of Melbourne (Australia) dan meraih doktorat dari Universitas Utrecht (Belanda), serta gelar Profesor Hukum dari Melbourne.

Kariernya dimulai sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta (1957–1961) dan Kepala Humas Kejaksaan Agung hingga 1968. Ia sempat menjadi anggota DPR/MPRS (1966–1967) dan aktif dalam gerakan anti-PKI. Namun, panggilan hatinya lebih kuat pada pembelaan hak asasi.

Pada 1969 ia mendirikan kantor hukum sendiri, Adnan Buyung Nasution & Partners. Gagasan revolusionernya mewujud pada 28 Oktober 1970 ketika ia mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dengan dukungan Gubernur Ali Sadikin. Ini menjadi cikal bakal YLBHI, organisasi bantuan hukum pertama di Indonesia yang memberikan akses keadilan gratis bagi masyarakat miskin. Ia menjabat sebagai direktur LBH Jakarta (1970–1986) dan Ketua YLBHI (1981–1983).

Di era Orde Baru, Buyung menjadi aktivis pro-demokrasi yang vokal. Ia membela banyak kasus sensitif, termasuk kasus subversi dan hak asasi manusia, sering kali pro bono meski menghadapi risiko penangkapan, ancaman, dan pembekuan izin praktik. Ia sempat diasingkan ke Belanda selama empat tahun.

Salah satu kasus ikoniknya adalah membela Vivian Rubiyanti Iskandar pada 1973, yang menghasilkan putusan pengadilan pertama yang mengakui identitas transgender di Indonesia. Perjuangannya membawa penghargaan internasional sejak 1976, termasuk dari Stockholm dan London.

Setelah reformasi, Buyung terus berkontribusi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang hukum di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007–2009. Ia meninggal dunia pada 23 September 2015 di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta, karena gagal ginjal dan gangguan jantung pada usia 81 tahun.

Prestasi dan Keteladanan

Buyung bukan hanya pendiri YLBHI yang kini memiliki puluhan cabang di seluruh Indonesia, tetapi juga simbol perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Ia mencetak generasi aktivis HAM, membangun fondasi rule of law, dan membuktikan bahwa advokat bisa menjadi kekuatan moral bangsa.

Keteladanannya terletak pada integritas, keberanian membela yang lemah tanpa pamrih, serta visi bahwa hukum harus berpihak pada keadilan sosial, bukan elit. Ia adalah “Si Abang” yang menggabungkan pemikiran intelektual dengan aksi nyata di lapangan.

Gambar: Pendekar Hukum Indonesia Adnan Buyung Nasution. 

Read More

Biografi Sri Bintang Pamungkas Pandjaitan, Tokoh asli Batak yang paham nilai Kejawaan Indonesia

Sri Bintang Pamungkas: Sang Orator Berani yang Mengguncang Rezim Orde Baru

Dalam sejarah pergerakan Indonesia, sedikit tokoh yang berani berdiri tegak menantang kekuasaan otoriter dengan suara lantang dan hati nurani yang tak terbeli. Sri Bintang Pamungkas adalah salah satunya — seorang reformis, aktivis, politikus, dan orator ulung yang namanya melekat sebagai simbol perlawanan terhadap rezim Soeharto. Dengan keteguhan yang seringkali berujung pada penjara, ia menjadi salah satu suara yang mempercepat runtuhnya Orde Baru.

Sri Bintang Pamungkas Pandjaitan lahir pada 25 Juni 1945 di Tulungagung, Jawa Timur, dari keluarga sederhana. Ayahnya, Moenadji Soerjohadikoesoemo Pandjaitan, seorang hakim yang wafat di masa Peristiwa Madiun, dan ibunya Soekartinah Soerjohadikoesoemo Pandjaitan, seorang ibu rumah tangga. Ia adalah adik dari ekonom terkenal Sri Edi Swasono.

Pendidikan formalnya dimulai di SMA Negeri 1 Surakarta dan lulus pada 1964. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Teknik Penerbangan Institut Teknologi Bandung (ITB) hingga lulus tahun 1971. Cita-citanya menjadi insinyur pembuat pesawat terbang belum dapat terwujud karena keterbatasan industri nasional saat itu. Ia kemudian bekerja di pabrik perakitan motor Astra serta menjadi dosen dan konsultan di Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Rasa haus ilmu membawanya ke luar negeri. Pada 1979, Sri Bintang meraih gelar Master of Science in Industrial System Engineering dari University of Southern California. Kemudian pada 1984, ia menyelesaikan studi doktor bidang ekonomi melalui program yang melibatkan Georgia Institute of Technology dan Iowa State University hingga memperoleh gelar PhD. Selama masa akademiknya, ia juga aktif menulis buku, salah satunya Getaran Mekanis pada tahun 1975.

Karier politik Sri Bintang melejit pada era Orde Baru. Ia pernah menjadi anggota DPR-RI dari Fraksi PPP, namun di-recall pada 1995 akibat sikap kritisnya terhadap pemerintah. Puncak keberaniannya terlihat ketika mendirikan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) pada Mei 1996 — sebuah partai oposisi yang langsung dianggap ancaman oleh rezim.

Akibat aktivitas politiknya, Sri Bintang ditahan dengan tuduhan makar berdasarkan Undang-Undang Anti-Subversif. Ia mendekam di penjara selama lebih dari satu tahun menjelang runtuhnya pemerintahan Soeharto. Setelah B.J. Habibie menjadi presiden, ia dibebaskan dan namanya dipulihkan oleh pengadilan pada tahun 2000.

Sebagai orator, Sri Bintang dikenal memiliki pidato yang tajam dan membakar semangat massa. Ceramah-ceramahnya di masa reformasi mampu menggugah ribuan orang untuk berani bersuara melawan ketidakadilan dan memperjuangkan demokrasi yang lebih terbuka.

Pasca-Orde Baru, Sri Bintang tetap aktif sebagai tokoh pergerakan. Ia terus mengkritisi berbagai rezim, terlibat dalam isu demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola negara. Bahkan pada 2016, ia kembali terseret kasus tuduhan makar, namun tetap konsisten menyuarakan reformasi sejati dan pentingnya kembali pada semangat asli UUD 1945.

Kini, di usia 80 tahun, Sri Bintang Pamungkas masih tampil sebagai suara kritis bangsa. Ia aktif dalam diskusi publik, media sosial, dan berbagai forum kebangsaan untuk mengingatkan generasi muda tentang pentingnya keberanian sipil dan integritas dalam kehidupan bernegara.

Gambar: Sri Bintang Pamungkas Panjaitan

Read More