- Penyadapan Ilegal (Illegal Tapping): Para tersangka terbukti melakukan penyadapan tanpa prosedural atau tanpa disertai surat perintah penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP). Penyadapan ini dilakukan di luar jalur penegakan hukum resmi sepanjang tahun 2025 hingga 2026.
- Target Penyadapan Tokoh VVIP dan Pejabat Negara: Aktivitas penyadapan tanpa izin tersebut menyasar nomor telepon Presiden RI Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, tokoh ormas, LSM, hingga para pengusaha.
- Akses Ilegal (Illegal Access): Para pelaku memanfaatkan wewenang dan jabatan mereka untuk memasukkan sistem ke dalam satu tautan server tanpa verifikasi dan mekanisme pengawasan yang sah.
- Penghapusan Data Elektronik untuk Menghilangkan Jejak: Pada sekitar Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan berkas (file hasil sadapan) dan log aktivitas pada sistem komputer untuk menyembunyikan rekam jejak aktivitas ilegal yang telah mereka lakukan.
Situasi dan Kontak Terbaru Kampus di Seluruh Dunia
Kabar Tercepat dan Sisi Terbaik Setiap Berita
Acara dan Ulasan
PERATURAN TERBARU PENDIDIKAN INDONESIA
Tuesday, 3 November 2026
(Hot) Alasan Jenderal LSP Mantan Kapolri ditangkap terkait Penyadapan Presiden Prabowo
Friday, 23 October 2026
Alasan "Indonesia Mode Survival" Diutarakan Purbaya dan Diamini oleh Presiden Prabowo Dan Menteri Bahlil
- Mengamankan Kebutuhan Dalam Negeri: Di tengah ketidakpastian dunia, Bahlil menegaskan fokus utama pemerintah adalah memastikan pasokan energi bagi masyarakat dan industri lokal tercukupi sebelum memikirkan negara lain.
- Ancaman Dinamika Geopolitik: Ketegangan global yang tak menentu memaksa Indonesia mengambil sikap protektif terhadap sumber daya strategisnya agar tidak ikut terhempas krisis energi.
- Dukungan Penuh terhadap Arahan Presiden: Kebijakan ini selaras dengan perintah Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian melakukan penghematan anggaran besar-besaran dan memperkuat pertahanan nasional.
- Wacana Penghentian Ekspor Gas: Bahlil secara terbuka membuka opsi untuk tidak memperpanjang kontrak ekspor gas bumi ke negara-negara tetangga. Kontrak yang habis masanya akan dialihkan 100% untuk domestik.
- Peringatan bagi Negara Jiran: Ia mengingatkan negara-negara tetangga (salah satunya Singapura yang kontrak gas pipanya berakhir pada 2028) untuk berhati-hati dan memahami bahwa Indonesia harus mendahulukan kepentingan nasionalnya sendiri.
- Hilirisasi Energi Terarah: Gas alam lokal dialokasikan untuk memperkuat industri hilirisasi dalam negeri, seperti pembangunan pusat petrokimia, guna memberikan nilai tambah ekonomi maksimal saat ruang gerak global sedang menyusut. Gambar : Mentri Bahlil Umumkan Indonesia dalam Mode Survival
Tuesday, 20 October 2026
(Download Here) Tata Naskah Dinas Universitas Riau tahun 2025
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS UNIVERSITAS RIAU
klik di link berikut untuk mengunduh full artikelnya : Tata Naskah Dinas UNRI:
![]() |
| Gambar : PNS Universitas Riau |
Thursday, 15 October 2026
PERATURAN REKTOR NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG SENAT FAKULTAS Di UNIVERSITAS RIAU
Setelah mengalami konsultasi dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tengant keanggotas Senat Universitas tahun 2026, akhirnya Universitas Riau mulai membenahi sistem dan struktur Senat Universitas Riau, dimulai dari penerbitan Surat Keputusan Rektor UNRi tentang Senat Fakultas di Universitas Riau.
Berikut disampaikan SK Rektor tentang Senat Fakultas di lingkungan Universitas Riau, download disini:
Pertor 12/2026 ttg Senat Fakultas di UNRI









