hello

Situasi dan Kontak Terbaru Kampus di Seluruh Dunia

Kabar Tercepat dan Sisi Terbaik Setiap Berita

Acara dan Ulasan

PERATURAN TERBARU PENDIDIKAN INDONESIA

Saturday, 13 December 2025

PARODI 17 JABATAN SIPIL UNTUK POLRI YANG VIRAL :

STOP MENGHUJAT MEREKA !!!  ✋

Kalian nggak tahu ya pendidikan untuk menjadi anggota tersebut sangatlah berat. Bukan hanya harus menjaga perbatasan Indomaret dan Alfamart tapi juga harus bisa membedakan mana daging rendang, kunyit & lengkuas. Semboyan mereka : 𝘗𝘈𝘕𝘛𝘈𝘕𝘎 𝘗𝘜𝘓𝘈𝘕𝘎 𝘚𝘌𝘉𝘌𝘓𝘜𝘔 𝘒𝘌𝘕𝘠𝘈𝘕𝘎, menurut rumor yang beredar bahwa organisasi ini terdiri dari 3 divisi :

1. 𝗣𝗔𝗦𝗣𝗔𝗠𝗣𝗘𝗦/Pasukan Pengamanan Pesta, dengan motto : 𝘏𝘢𝘫𝘢𝘵𝘷𝘦𝘷𝘢 𝘫𝘢𝘺𝘢𝘮𝘢𝘩𝘦 (justru di hajatan kita jaya).
2. 𝗬𝗢𝗡𝗧𝗔𝗜𝗞𝗜𝗥/Batalyon Intai Parkir, dengan motto : 𝘒𝘢𝘳𝘵𝘪𝘬𝘢 𝘦𝘬𝘢 𝘣𝘩𝘶𝘮𝘪 (tiada tanding menjaga lahan).
3. 𝗗𝗘𝗡𝗝𝗔𝗣𝗔/Detasemen Penjaga Pasar, dengan motto : 𝘛𝘢𝘯 𝘣𝘢𝘬𝘩𝘶𝘭 𝘴𝘪𝘨𝘩𝘯𝘢 𝘵𝘢𝘯 𝘴𝘪𝘳𝘯𝘢 (tak ada pedagang yang tak bisa kita atasi).

Konon kabarnya keganasan 1 personel pasukan pengamanan ini setara dengan 10 orang preman, selain itu satuan pengamanan yang berjuluk 𝙃𝘼𝙉𝙏𝙐 𝙆𝙊𝙏𝘼 ini juga disinyalir masih memiliki 10 kesatuan lain yang cukup mengherankan :

1. 𝐉𝐈𝐇𝐀𝐍𝐀𝐊 (Penjinak Bahan Makanan), bertugas untuk menjinakkan segala macam bahan makanan yang ada.
2. 𝐒𝐀𝐓 𝐆𝐔𝐋𝐏𝐎𝐑 𝟖𝟏 (Satuan Penanggulangan Opor 81), bertugas untuk menanggulangi segala macam jenis opor yang ada.
3. 𝐃𝐄𝐍𝐒𝐔𝐒 𝟖𝟖 𝐀𝐍𝐓𝐈 𝐓𝐄𝐋𝐎𝐑 (Detasemen Khusus 88 Anti Telor), bertugas untuk menetralisir segala macam telor/makanan yang terbuat darinya.
4. 𝐊𝐎𝐑𝐏𝐒 𝐁𝐑𝐈𝐌𝐎𝐃 (Korps Brigade Modus), bertugas untuk mengamankan wilayah yang sudah aman. 
5. 𝐒𝐀𝐓𝐏𝐎𝐋 𝐏𝐏 (Satuan Polusi Para Pengangguran), beranggotakan para pengangguran dengan reputasi yang mengerikan.
6. 𝐁𝐈𝐌 (Badan Intelijen Makanan), bertugas sebagai dinas intelijen untuk menyelidiki segala macam sumber makanan yang ada.
7. 𝐒𝐀𝐑 (Search And Report), bertugas sebagai tim pencari & pelapor segala macam bentuk tindak keramaian yang terjadi.
8. 𝐃𝐀𝐌𝐊𝐀𝐑 (Pemadam Kelaparan), bertugas untuk memadamkan bencana kelaparan yang terjadi di antara para anggotanya.
9. 𝐁𝐍𝐍 (Badan Nasikotak Nasional), memiliki misi untuk memburu nasi kotak/sejenisnya.
10. 𝐊𝐄𝐉𝐀𝐆𝐔𝐍𝐆 (Kelompok Jagoan Kampung), kelompok yang beroperasi di daerah perkampungan/pedesaan.
                                                       Gambar: Polisi masuk Jabatan Sipil

Sementara itu,.menurut Perpol 10 tahun 2025, ada peraturan untuk anggota POLRI, 
Sementara daftar lembaga yang dapat diduduki anggota Polri tercantum dalam Pasal 3 Ayat (2), antara lain:
- Kemenko Polhukam
- Kementerian ESDM
- Kementerian Hukum
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Kementerian Kehutanan
- KKP
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Kementerian ATR/BPN
- Lemhannas
- Otoritas Jasa Keuangan
- PPATK
- BNN
- BNPT
- BIN
- BSSN
- KPK

Wallahu'alam...  🙏

INILAH PERATURAN KAPOLRI YANG BERTENTANGAN DENGAN KEPUTUSAN MK (Download aslinya disini + Pembahasan)

Peraturan Kapolri bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, ini daftar lembaga yg akan dimasuki personil POLRI:

- Kemenko Polhukam
- Kementerian ESDM
- Kementerian Hukum
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Kementerian Kehutanan
- KKP
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Kementerian ATR/BPN
- Lemhannas
- Otoritas Jasa Keuangan
- PPATK
- BNN
- BNPT
- BIN
- BSSN
- KPK


Klik linknya Disni untuk download: Perpol 10 tahun 2025

Wednesday, 10 December 2025

PERMENDIKTISAINTEK NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

PERMENDIKTISAINTEK NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI 

Peratauran terkait kekerasan di Perguruan TInggi semakin berkembang, sekarang tidak hanya mencakup kekerasan seksual, kekerasan fisik lain dan kekerasan psikis juga dibahas dalam peraturan terbaru, hal ini semakin menguatkan bahwa perguruan tinggi semakin dijadikan panutan dalam beretika dan bermasyarakat yang lebih baik.

 


                                                    Gambar. Nadiem Makarim tersangka KPK

Silahkan klik link berikut untuk download: Permendiktiisaintek 55 tahun 2024

Wednesday, 3 December 2025

UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Tamparan untuk Penjahat Medsos seperti Trio RRT??...

TERNYATA TRIO RRT TERSANDUNG OLEH UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (UU PDP).

NIAT HATI MEREKA INGIN MEMBULLY PRESIDEN JOKOWI DENGAN MEMBUKA DATA NILAI KKN DARI UGM, TERNYATA UGM SUDAH MENYATAKAN DATA KKN MAHASISWA TERMASUK DATA NILAI KKN JOKOWI ADALAH DATA YANG DIKECUALIKAN DARI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.


                                              Gambar : Trio RRT

KLIK UNTUK DOWNLOAD UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: UU PDP NOMOR 27 TAHUN 2022:


LOWKER PENDAFTARAN JABATAN PPPK SEKOLAH RAKYAT 2025 :

 

Formasi dan Jabatan PPPK Sekolah Rakyat 2025

Kemensos resmi membuka pendaftaran guru PPPK Sekolah Rakyat 2025 dengan menyediakan 3.003 formasi untuk berbagai jabatan di tahun 2025. Formasi ini tersebar di seluruh lokasi Sekolah Rakyat yang telah dan akan dibangun di berbagai wilayah Indonesia.

Rincian Formasi Jabatan yang Tersedia:

Wali Asuh (Penata Layanan Operasional)

Posisi ini memiliki tanggung jawab melakukan pengasuhan, pendampingan, bimbingan, pembinaan, serta monitoring perkembangan peserta didik dalam berbagai aspek kehidupan di lingkungan Sekolah Rakyat. Wali asuh berperan sebagai pengganti orang tua yang memberikan perhatian personal terhadap perkembangan akademis, sosial, emosional, dan spiritual setiap siswa.

Wali Asrama (Penata Layanan Operasional)

Tugas utamanya mencakup penyusunan rencana kegiatan pembinaan, pengawasan aktivitas kegiatan harian siswa, penegakan kemandirian dan kedisiplinan, serta implementasi tata tertib asrama. Wali asrama memastikan lingkungan asrama kondusif untuk belajar dan pembentukan karakter siswa.

Operator Sekolah (Pengelola Layanan Operasional)

Bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengolahan, pendokumentasian, dan penginputan data sekolah ke dalam sistem informasi pendidikan nasional. Operator sekolah memastikan data administrasi akademik dan kesiswaan tersimpan dengan baik dan akurat.

Pengelola Keuangan (Pengelola Layanan Operasional)

Posisi ini menangani pengumpulan, pengelolaan, dan pengolahan data terkait bidang pengelolaan dan tatalaksana keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelola keuangan memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran sekolah.

Tenaga Administrasi (Operator Layanan Operasional)

Melaksanakan tugas pencatatan, pendokumentasian bahan, dokumen umum, dan layanan administrasi lainnya untuk mendukung kelancaran operasional sekolah.

Seluruh formasi ini merupakan jabatan PPPK dengan status kepegawaian yang jelas, lengkap dengan hak dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Persyaratan Lengkap Pendaftaran PPPK Sekolah Rakyat

Seleksi PPPK Sekolah Rakyat menerapkan standar yang ketat untuk memastikan hanya kandidat terbaik yang terpilih. Persyaratan dibagi menjadi dua kategori utama yang harus dipenuhi secara kumulatif oleh setiap pelamar.

Persyaratan Umum yang Wajib Dipenuhi:

  • Status Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila serta UUD 1945
  • Rentang Usia: Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 50 tahun pada saat melamar
  • Rekam Jejak Hukum: Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 2 tahun atau lebih
  • Riwayat Kepegawaian: Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, atau pegawai swasta
  • Status Kepegawaian Aktif: Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri pada saat melamar
  • Netralitas Politik: Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik serta tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis
  • Kualifikasi Pendidikan: Memiliki kualifikasi pendidikan akademik yang sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar
  • Kesehatan: Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan dokter
  • Mobilitas: Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa syarat

Persyaratan Khusus untuk Pelamar:

PPPK Paruh Waktu di Instansi Pemerintah yang telah ditetapkan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu menjadi salah satu syarat khusus utama dalam rekrutmen ini. Artinya, kandidat yang dapat mendaftar adalah mereka yang saat ini sudah berstatus sebagai PPPK Paruh Waktu di instansi pemerintah.

Persyaratan khusus lainnya meliputi:

  • Bersedia bekerja secara shift atau sistem bergilir
  • Diprioritaskan untuk tinggal di asrama Sekolah Rakyat
  • Memiliki komitmen tinggi terhadap pendidikan karakter dan pemberdayaan masyarakat
  • Mampu beradaptasi dengan lingkungan boarding school yang menuntut kehadiran penuh
  • Siap menjalani pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh Kemensos

Untuk formasi guru, ada persyaratan tambahan yang lebih spesifik termasuk kepemilikan sertifikat pendidik melalui Program PPG, IPK minimal 3.00, dan kemampuan bahasa Inggris aktif baik lisan maupun tulisan.

Jadwal Pendaftaran dan Tahapan Seleksi PPPK Sekolah Rakyat 2025

Jadwal pendaftaran guru PPPK Sekolah Rakyat dibuka mulai 3 Desember hingga 7 Desember 2025. Berikut adalah timeline lengkap proses seleksi yang perlu kamu perhatikan:

Tahapan Seleksi Administrasi:

  • Pengumuman Penerimaan: 3-7 Desember 2025
  • Periode Pendaftaran: 3-7 Desember 2025 melalui portal SSCASN BKN
  • Seleksi Administrasi: 4-8 Desember 2025
  • Pengumuman Hasil Administrasi: 8-9 Desember 2025
  • Masa Sanggah: 9-11 Desember 2025
  • Jawaban Sanggah: 9-12 Desember 2025
  • Pengolahan Hasil Administrasi Setelah Sanggah: 13-15 Desember 2025
  • Pengumuman Final Hasil Administrasi: 16 Desember 2025

Tahapan Seleksi Kompetensi:

  • Penjadwalan SKTT: 16-17 Desember 2025
  • Pengumuman Jadwal dan Konfirmasi Peserta: 18-20 Desember 2025
  • Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 21-23 Desember 2025
  • Pengolahan Hasil SKTT: 2-9 Januari 2026
  • Pengumuman Hasil SKTT: 10-12 Januari 2026
  • Masa Sanggah Hasil SKTT: 11-13 Januari 2026
  • Jawaban Sanggah SKTT: 12-14 Januari 2026
  • Pengumuman Final Setelah Sanggah: 15-16 Januari 2026

Tahapan Finalisasi:

  • Pengisian Daftar Riwayat Hidup dan Pemberkasan: 17-26 Januari 2026
  • Usulan Penetapan Nomor Induk PPPK: 20-30 Januari 2026

Seluruh proses seleksi dilaksanakan secara daring untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas bagi seluruh pelamar dari berbagai wilayah Indonesia. Ketidakhadiran dalam tahapan tertentu akan dianggap sebagai pengunduran diri dari proses seleksi.

Cara Daftar PPPK Guru Sekolah Rakyat Online Melalui Portal SSCASN

Proses pendaftaran PPPK Sekolah Rakyat sepenuhnya dilakukan secara online melalui Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara. Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran yang harus kamu ikuti:

Tahap Persiapan Dokumen:

Sebelum memulai pendaftaran, pastikan kamu telah menyiapkan dokumen-dokumen berikut dalam format digital:

  • Ijazah terakhir sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan
  • Transkrip nilai yang menunjukkan IPK atau nilai akhir
  • Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter
  • Pas foto digital formal terbaru dengan latar belakang merah
  • Surat keterangan bebas NAPZA dari rumah sakit pemerintah (jika diperlukan)
  • Sertifikat pendukung lainnya sesuai formasi yang dilamar

Semua dokumen harus dalam format PDF berwarna (bukan hitam putih), merupakan pindaian dokumen asli (bukan fotokopi), dapat dibuka dengan baik, terbaca dengan jelas, dan tidak rusak.

Langkah-Langkah Pendaftaran:

Akses Portal SSCASN

Buka browser dan akses laman resmi https://sscasn.bkn.go.id. Pastikan kamu menggunakan koneksi internet yang stabil untuk menghindari gangguan selama proses pendaftaran.

Login ke Akun SSCASN

Masuk menggunakan akun SSCASN yang telah kamu miliki. Jika belum memiliki akun, kamu perlu mendaftar terlebih dahulu dengan mengikuti prosedur registrasi yang tersedia di portal.

Konfirmasi Kesediaan Mengikuti Seleksi

Setelah login, lakukan konfirmasi kesediaan untuk mengikuti seleksi PPPK tenaga kependidikan pada Sekolah Rakyat. Baca dengan teliti semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum.

Pemilihan Formasi Jabatan

Pilih satu formasi jabatan pada Sekolah Rakyat yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi kamu. Perhatikan bahwa kamu hanya dapat mendaftar pada satu formasi jabatan dan satu lokasi penempatan.

Pembaruan Data Kualifikasi Pendidikan

Perbaharui data kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi jabatan yang kamu lamar. Pastikan data yang diinput akurat dan sesuai dengan dokumen pendukung yang akan diunggah.

Pengunggahan Dokumen

Upload pindaian ijazah dan transkrip nilai dalam format PDF. Pastikan dokumen memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan: berwarna, pindaian dokumen asli, tidak rusak, dan dapat dibaca dengan jelas.

Upload Pas Foto Digital

Unggah pas foto digital formal terbaru dengan latar belakang merah. Pastikan foto memenuhi standar foto resmi kepegawaian dengan proporsi wajah yang tepat.

Verifikasi Data dan Submit

Sebelum mengirimkan pendaftaran, verifikasi kembali seluruh data yang telah kamu input. Pastikan tidak ada kesalahan karena data yang telah di-submit tidak dapat diubah.

Cetak Bukti Pendaftaran

Setelah berhasil submit, cetak dan simpan bukti pendaftaran sebagai arsip pribadi. Bukti ini mungkin diperlukan untuk tahapan seleksi berikutnya.

Penting untuk diingat bahwa apabila dokumen yang dikirimkan tidak lengkap atau tidak sesuai persyaratan, kamu akan dinyatakan gugur dari proses seleksi. Oleh karena itu, perhatikan dengan seksama setiap detail persyaratan yang tercantum.

Materi Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

Setelah lolos seleksi administrasi, peserta akan mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Untuk formasi guru, seleksi ini meliputi beberapa komponen penilaian yang komprehensif.

Tes Psikologi:

Dirancang untuk mengukur stabilitas emosi, motivasi intrinsik, integritas personal, dan ketahanan mental kandidat. Tes ini sangat krusial mengingat guru dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat akan bekerja dalam lingkungan boarding school yang menuntut stamina psikologis tinggi dan kemampuan mengelola stres dengan baik.

Tes Kemampuan Bahasa Inggris (Untuk Guru):

Meliputi tes tulis dan wawancara dalam Bahasa Inggris untuk menguji kemampuan aktif peserta. Kemampuan ini penting karena kurikulum Sekolah Rakyat mengintegrasikan pembelajaran bilingual untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global dan persaingan internasional.

Wawancara Mendalam:

Sesi wawancara dilakukan oleh panel yang terdiri dari psikolog, pejabat Kemensos, dan praktisi pendidikan berpengalaman. Wawancara ini menggali visi pendidikan kandidat, pemahaman tentang program Sekolah Rakyat, kemampuan menangani studi kasus, komitmen jangka panjang, dan motivasi bergabung dengan program strategis nasional ini.

Setiap tahapan memiliki bobot penilaian yang telah ditetapkan. Hasil akhir merupakan integrasi dari seluruh komponen penilaian yang dilakukan secara objektif dan transparan. Penentuan kelulusan menggunakan sistem prioritas dan perangkingan terbaik.

Hak dan Keuntungan Sebagai PPPK Sekolah Rakyat

Kandidat yang berhasil lolos seluruh tahapan seleksi akan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam jabatan sesuai formasi yang dipilih di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Hak yang Akan Diperoleh:

Status Kepegawaian Resmi

Diangkat sebagai PPPK dengan kepastian karier, perlindungan hukum, dan pengakuan resmi sebagai Aparatur Sipil Negara. Status ini memberikan legitimasi profesional dan jaminan keberlangsungan pekerjaan sesuai kontrak.

Kompensasi Finansial yang Kompetitif

Menerima gaji pokok sesuai golongan PPPK, tunjangan kinerja, dan tunjangan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk formasi guru, juga mendapatkan tunjangan profesi guru PPPK yang nilainya setara dengan gaji pokok.

Program Pengembangan Profesional

Mendapatkan pelatihan khusus Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat, workshop berkala, dan program pengembangan kompetensi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Kemensos dan instansi terkait.

Fasilitas Kerja dan Akomodasi

Tersedia fasilitas tempat tinggal di lingkungan sekolah atau asrama, akses internet yang memadai, dan sarana penunjang pembelajaran yang lengkap untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Jaminan Sosial Lengkap

Mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun sesuai regulasi ASN yang berlaku.

Jalur Karier yang Jelas

Memiliki peluang promosi, kenaikan golongan, dan pengembangan karier berkelanjutan sebagai PPPK di lingkungan Kementerian Sosial dengan berbagai program capacity building.

Kewajiban yang Harus Dipenuhi:

Sebagai bagian dari program strategis nasional, PPPK Sekolah Rakyat memiliki beberapa kewajiban khusus:

  • Siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan program
  • Bersedia bekerja dengan sistem shift atau diprioritaskan tinggal di asrama
  • Melaksanakan disiplin ASN sesuai aturan yang berlaku
  • Menjalankan proses pembelajaran atau tugas sesuai kurikulum dan standar yang ditetapkan
  • Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Kemensos
  • Menjadi role model dan mentor bagi peserta didik dalam pembentukan karakter

UANG PURBAYA 200 T NGANGGUR GAK BISA DI PAKAI DANA DARURAT BENCANA SUMATERA??...

Teka-teki Bencana Siklon Tropis Senyar di 3 Propinsi (Aceh, Sumut dan Sumbar) Tidak diumumkan sebagai BENCANA NASIONAL terungkap sudah...!! 

Pangkalnya adalah ketidakberdayaan Menkeu Purbaya menggunakan dana nganggur pemerintah di HIMBARA sebesar RP. 200 Trilyun Rupiah..!!

Ini adalah berita Menkeu sebelumnya mengucurkan dana sebesar RP. 7.3 T untuk bencana tahun 2023:
"

Jakarta, 02/03/2023 Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah saat ini telah menyusun dan mengimplementasikan berbagai strategi pembiayaan yang efektif dan efisien untuk mempercepat respon penanganan bencana, salah satunya melalui mekanisme pooling fund. Hal itu disampaikan Menkeu dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2023 yang diselenggarakan di Jakarta.


Pooling Fund Bencana (PFB) merupakan dana bersama yang berasal dari berbagai sumber untuk mendukung kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana, baik pada tahap prabencana, darurat bencana, maupun pascabencana. Saat ini, dana PFB telah dialokasikan sebesar Rp7,3 triliun, dengan rincian sebesar Rp3 triliun dari APBN TA 2022 dan Rp4,3 triliun dalam APBN TA 2023. "Ini kita kumpulkan terus, kalau nggak kepakai kita jaga. Ini persis kayak Dana Abadi Pendidikan", ujarnya." 

Lantas kemana berita tentang MENKEU PURBAYA peduli korban bencana sumatera???...😴😴😴

Tuesday, 2 December 2025

UU Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

 UU Nomor 14 tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP):


                                             Gambar : ASN sebagai pelaksana KIP

UU mengatur tentang tata cara memperoleh informasi publik, apa itu informasi publik, bagaimana menyelesaikan sengketa informasi publik.

Silahkan download disini: UU 14 tahun 2008

Thursday, 27 November 2025

BP Jamsostek tidak bertanggungjawab terhadap asuransi ASN, ini aturannya menurut UU:

Asuransi tenaga kerja untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia dicakup oleh program jaminan sosial yang dikelola oleh pemerintah [1, 2]. Penyelenggara utamanya adalah: 
  • PT Taspen (Persero): Taspen mengelola program jaminan sosial, termasuk jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), untuk ASN (Pegawai Negeri Sipil/PNS dan PPPK) [1, 3, 4]. Ini mencakup perlindungan dasar terkait risiko pekerjaan [2].
  • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan:
    • ASN wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan untuk jaminan kesehatan secara umum, yang mencakup perawatan medis akibat sakit atau cedera, termasuk yang mungkin terjadi di tempat kerja [1].
    • Beberapa program spesifik ketenagakerjaan yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan juga mungkin relevan dalam konteks yang lebih luas, meskipun perlindungan JKK/JKM utama ASN dikelola oleh Taspen [1]. 
Secara ringkas, perlindungan utama asuransi tenaga kerja (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) untuk ASN disediakan melalui PT Taspen (Persero) [1, 4].

Dasar hukum utama yang memberikan kewenangan kepada PT Taspen untuk mengelola asuransi dan jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) meliputi beberapa peraturan perundang-undangan, dengan landasan utamanya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1981 dan perubahannya. 
Landasan hukum bagi PT Taspen dalam mengelola asuransi dan jaminan sosial ASN mencakup beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan-peraturan ini memberikan PT Taspen tugas menyelenggarakan jaminan sosial seperti Tabungan Hari Tua (THT), pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) bagi ASN dan pejabat negara. Daftar lengkap regulasi tersebut dapat diakses melalui laman resmi Taspen.

Dasar hukum PT Taspen dalam menangani asuransi ASN adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda Duda Pegawai, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1981 tentang Peserta Asuransi Sosial PNS. Peraturan ini diperbarui dengan beberapa PP, seperti PP Nomor 26 Tahun 1981 dan perubahannya, yang menjadi landasan hukum program THT (Tabungan Hari Tua) yang meliputi asuransi dwiguna dan asuransi kematian. 

                                                     Gambar: Kartu Jamsostek
Dasar Hukum
  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969: Dasar hukum awal untuk Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981: Menjelaskan tentang Peserta Asuransi Sosial PNS pada PT. Taspen (Persero).
  • Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981: Bersama dengan PP Nomor 25 Tahun 1981, menjadi dasar pengelolaan program Tabungan Hari Tua (THT) yang terdiri dari asuransi dwiguna dan asuransi kematian.
  • Peraturan Pemerintah (PP) terkait PPPK: Peraturan seperti PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK juga mengamanatkan perlindungan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam bentuk jaminan sosial, yang pengelolaannya juga melibatkan Taspen untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). 
Program yang dikelola Taspen
Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, PT TASPEN mengelola beberapa program asuransi untuk ASN, antara lain: 
  • Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT).
  • Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
  • Jaminan Kematian (JKM). 
Download link berikut untuk download PP no 49 tahun 2018 : PP 49 tahun 2018

Wednesday, 26 November 2025

(DOWNLOAD) Kepdirjen GTKPG Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Kesesuaian Bidang Studi Pada Prodi PPG

Kepdirjen GTKPG Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Kesesuaian Bidang Studi Pada Prodi PPG



Download disini untuk mengetahui ijazah anda yang dapat disetarakan untuk Program Pendidikan Guru (PPG):


Monday, 24 November 2025

(HARI GURU 25 NOVEMBER) MENGAPA TIDAK ADA HARI DOSEN NASIONAL? HARI GURU HARI SEDIH BAGI PNS TENAGA KEPENDIDIKAN?

Hari Guru Nasional diperingati untuk menunjukkan penghargaan terhadap guru. Upacara pun biasanya dilakukan untuk memperingati Hari Guru Nasional tersebut. Bahkan beberapa sekolah memperingati Hari Guru dengan menggelar bermacam-macam kegiatan. Ungkapan tentang Pahlawan Tanpa Tanda Jasa juga diberikan kepada guru. Orang yang mau mengajar dan membagi ilmunya tanpa kenal pamrih. Guru juga memiliki peran yang sangat mulia dan strategis, sebab guru merupakan penentu masa depan bangsa. Salah satu peran yang hampir sama dengan guru adalah dosen. Jika guru memberikan ilmunya dan mengajar disekolah, Dosen membagikan ilmunya di kampus. Hal ini rupanya cukup membuat netizen bertanya-tanya. Keduanya sama-sama mempunyai tugas mulia yakni mengajar dan membagikan ilmu, namun tak ada peringatan Hari Dosen. "Kenapa ada Hari Guru tapi ga ada Hari Dosen?" merupakan salah satu kalimat yang terdapat dalam postingan tersebut. @herlambangajiputra, "Tanyakan saja pada rumput yg bergoyang."

Thursday, 20 November 2025

(HOT) JADWAL RETENSI ARSIP UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2025

 JADWAL RETENSI ARSIP UNIVERSITAS RIAU


Klik disini untuk melihat: Jadwal Retensi Arsip Universitas Riau

Sunday, 16 November 2025

Lokasi Operasi Zebra November 2025 Polda Riau dan Polresta Pekanbaru

 

Perkiraan Lokasi Operasi Zebra November 2025 Lancang Kuning

Berdasarkan pengalaman operasi tahun-tahun sebelumnya, lokasi tilang dan titik Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) diprediksi akan berada di kawasan jalanan padat kendaraan dan persimpangan strategis di Kota Pekanbaru.

Beberapa titik perkiraan antara lain:

  • Kawasan Traffic Light Jalan Yos Sudarso, terutama di sekitar RTC Pekanbaru
  • Jalan Jenderal Sudirman, termasuk depan Mal SKA Pekanbaru
  • Titik-titik rawan pelanggaran yang biasa ramai kendaraan, seperti simpang utama dan jalan protokol
Program ETLE di Kota Pekanbaru telah diterapkan sejak 2021 dan memantau pelanggaran lalu lintas menggunakan kamera pintar tanpa interaksi langsung dengan petugas.

Empat titik kamera ETLE yang aktif antara lain:

  • Jalan Imam Munandar (depan Hotel Alpha).
  • Jalan Tuanku Tambusai (depan Mal Living World).
  • Jalan HR Subrantas (Simpang Tabek Gadang).
  • Jalan Jenderal Sudirman (depan Mapolda Riau lama).
Sistem ETLE bekerja dengan mendeteksi pelanggaran otomatis, kemudian memverifikasi data kendaraan melalui Electronic Registration & Identification (ERI). Pemilik kendaraan yang terjaring akan menerima surat konfirmasi dan dapat membayar denda tilang melalui BRIVA atau kanal perbankan lain.

Perlu dicatat jika titik lokasi operasi dan ETLE yang disebut di atas hanya bersifat prediksi. Posisi sebenarnya dapat berbeda sesuai kebijakan Satlantas setempat, sehingga masyarakat disarankan untuk selalu mematuhi peraturan dan memantau pengumuman resmi dari Polda Riau.