Presiden Prabowo Subianto merencanakan dana senilai Rp 100 Miliar untuk operasional satu Sekolah Rakyat. Namun disebut, anggaran itu disebut bervariasi sesuai kebutuhan Sekolah Rakyat di masing-masing daerah. "Anggaran Sekolah Rakyat tergantung perkembangan. Tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata ya Rp 100 miliar untuk satu sekolah," kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/3) walaupun dana tersebut belum keluar dasar hukumnya, seperti diketahui Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden terkait Sekolah Rakyat masih digodok Istana.
Adapun bangunan sekolah akan memanfaatkan sekitar 40 sentra dan balai Kementerian Sosial (Kemensos) yang tidak terpakai. Demikian pula bangunan milik dua universitas yang siap akan dimanfaatkan, yakni Universitas Brawijaya dan UNESA Surabaya.
Pria yang karib disapa Cak Imin ini mengungkapkan, ada 50 Sekolah Rakyat siap operasi tahun 2025. "Semaksimal mungkin dibuat, yang sudah ready 50-an (sekolah) dan kemungkinan bisa bertambah. Nanti Mensos (Saifullah Yusuf) yang kasih info ," ujarnya.
Bahkan, menurut Cak Imin, Sekolah Rakyat sudah mulai membuka penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2025. "Tahun ini akan dimulai pekerjaan untuk membuat sekolah rakyat. Bahkan tahun ajaran depan ini sudah dimulai, menerima siswa mulai SD, SMP, dan SMA ke Sekolah Rakyat," kata Cak Imin.
Menteri Gus Ipul mengumumkan bahwa Sekolah Rakyat tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) akan mulai beroperasi pada Juni atau Juli 2025, bersamaan dengan tahun ajaran baru 2025/2026. Sekolah Rakyat pertama ini akan berlokasi di Bekasi.
Walaupun masih belum jelas, berikut Fakta dan Data terkait rencana Sekolah Rakyat dari Presiden Prabowo:
.jpeg)
Gambar :Suasana di Sekolah
1. Kurikulum dan pengajar khusus ala Boarding School
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh menjelaskan, konsep Sekolah Rakyat adalah boarding school. Selain itu, kurikulum Sekolah Rakyat akan diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dengan mengadopsi kurikulum nasional disertai penambahan materi khusus. Kualifikasi pengajar juga ditentukan oleh Dikdasmen dan Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti). "Karena memang ini sekolah khusus, kurikulum yang akan dikembangkan dan tata kelolanya khusus," jelas Nuh.
2. Sekolah tak dipungut biaya atau gratis
3. Program Sekolah Rakyat dikhusukan untuk anak-anak dari keluarga miskin, terutama miskin ekstrem. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, tujuan utama Sekolah Rakyat adalah menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Ini berarti, Sekolah Rakyat tidak dipungut biaya alias gratis, dengan asupan gizi yang terjamin. Dengan begitu, kualitas hidup anak-anak yang belajar di Sekolah Rakyat diharapkan meningkat. "Ini bentuk konkret Presiden untuk memuliakan orang miskin dan mendorong mereka untuk bangkit," ujarnya.
