hello

Wednesday, 11 February 2026

(Viral) Trenggono gerah dengan Purbaya terkait dana pembelian kapal.

Trenggono pun gerah dengan Purbaya terkait dana pembelian kapal.


“Kan aneh enggak masuk akal. Uangnya sudah saya keluarkan, ordernya enggak ada,” kata Purbaya. 

Purbaya pun mempertanyakan apakah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) atau Kementerian Perindustrian kurang aktif sehingga belum ada pesanan kapal dari KKP. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan anggaran pembuatan kapal untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum dikucurkan.

Hal ini dikatakan Purbaya, terkait pernyataan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono bahwa dana pembangunan kapal dalam negeri berasal dari pinjaman luar negeri, tepatnya dari Pemerintah Inggris (UK).

Menurut Purbaya, alokasi anggaran tersebut pada akhirnya akan tetap melalui Kementerian Keuangan.

"Memang belum (kucuran dana)," kata Purbaya dikutip Kamis (12/2).

Purbaya menjelaskan pihaknya telah melakukan pengecekan lebih lanjut ke jajaran internal terkait dengan rencana pembangunan kapal.

Dia menegaskan bahwa pembangunan kapal pada dasarnya dapat dilakukan tanpa menunggu adanya pencairan dana.

Menuru Purbaya, kapal bisa dipesan terlebih dahulu apabila sudah ada rencana yang matang.

"Gini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu sampai ada dananya dulu. Kan sudah ada rencana di depannya kan. Saya minta itu. Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya," ujarnya.

Purbaya menambahkan, komunikasi dengan Trenggono tidak menjadi persoalan. Ia menyebut hubungan keduanya berjalan baik sehingga koordinasi dinilai dapat dilakukan dengan mudah.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa dana pembangunan kapal dalam negeri berasal dari pinjaman luar negeri, tepatnya dari Pemerintah Inggris (UK).

Pernyataan ini disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, menanggapi komentar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait sumber pendanaan proyek tersebut.

"Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana pembangunan kapal itu bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tulis Trenggono, dikutip di Jakarta, Selasa (10/2).

“Kenapa KKP belum order ke sana, kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi, uangnya sudah saya anggarin,” ujar Purbaya. “Rugi saya Pak, utang-utang dialokasikan enggak dipakai,” lanjut dia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan anggaran pembuatan kapal untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum dikucurkan.

Hal ini dikatakan Purbaya, terkait pernyataan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono bahwa dana pembangunan kapal dalam negeri berasal dari pinjaman luar negeri, tepatnya dari Pemerintah Inggris (UK).

Menurut Purbaya, alokasi anggaran tersebut pada akhirnya akan tetap melalui Kementerian Keuangan.

"Memang belum (kucuran dana)," kata Purbaya dikutip Kamis (12/2).

Purbaya menjelaskan pihaknya telah melakukan pengecekan lebih lanjut ke jajaran internal terkait dengan rencana pembangunan kapal.

Dia menegaskan bahwa pembangunan kapal pada dasarnya dapat dilakukan tanpa menunggu adanya pencairan dana.

Menuru Purbaya, kapal bisa dipesan terlebih dahulu apabila sudah ada rencana yang matang.

"Gini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu sampai ada dananya dulu. Kan sudah ada rencana di depannya kan. Saya minta itu. Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya," ujarnya.

Purbaya menambahkan, komunikasi dengan Trenggono tidak menjadi persoalan. Ia menyebut hubungan keduanya berjalan baik sehingga koordinasi dinilai dapat dilakukan dengan mudah.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa dana pembangunan kapal dalam negeri berasal dari pinjaman luar negeri, tepatnya dari Pemerintah Inggris (UK).

Pernyataan ini disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, menanggapi komentar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait sumber pendanaan proyek tersebut.

"Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana pembangunan kapal itu bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tulis Trenggono, dikutip di Jakarta, Selasa (10/2).
Comments
0 Comments
Facebook Comments by Media Blogger

0 comments:

Post a Comment